Pemerintah Matangkan Mekanisme Pengupahan 2027 Berbasis KHL dan Kondisi Ekonomi

oleh -7 Dilihat
banner 468x60

Jakarta — Pemerintah mulai mematangkan mekanisme penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut menjadi landasan dalam menentukan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, kondisi ekonomi, serta keberlangsungan dunia usaha.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 137 hingga Pasal 139 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur.

banner 336x280

Menurutnya, penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli dalam sosialisasi mekanisme penetapan upah minimum bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/11/2026).

Pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen tersebut mencakup kebutuhan makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Subchan Gatot, turut menekankan pentingnya konsistensi penerapan regulasi dalam proses pengupahan. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus dunia usaha.

“Yang diperlukan adalah implementasi yang konsisten, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun dunia usaha,” kata Subchan.

Melalui penerapan regulasi tersebut, penetapan upah minimum diharapkan berlangsung berdasarkan indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterlibatan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam Dewan Pengupahan menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pertimbangan memperoleh ruang pembahasan.

Pemerintah daerah juga diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka mengenai dasar perhitungan dan tahapan penetapan agar pekerja maupun pelaku usaha memahami proses yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, kebijakan Upah Minimum 2027 tidak hanya memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas, kemampuan ekonomi daerah, serta keberlanjutan kesempatan kerja.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.