Oleh: Arif Wicaksono)*
Pemerintah pusat dan daerah dituntut bergerak seirama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan 2026/2027. Sinergi ini diarahkan untuk memperkuat peringatan dini, menyelaraskan penataan ruang dengan mitigasi risiko, serta memastikan kesiapsiagaan di tingkat tapak berjalan cepat, tepat, dan terpadu. Tanpa mata rantai yang saling terhubung, informasi cuaca seakurat apa pun berisiko tidak berujung pada keselamatan warga.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, mundur sekitar 20-30 hari dari kondisi normal. Penjelasan itu disampaikan usai rapat terbatas mengenai antisipasi bencana alam di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/11/2026). Puncak musim hujan diprakirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027 dengan sifat hujan normal. Menurut Faisal, curah hujan setara rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir, tetapi durasinya lebih pendek, sehingga banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem tetap perlu diantisipasi.
Kewaspadaan itu berpijak pada catatan sepanjang tahun. Data BNPB hingga 10 November 2026 menunjukkan 620 kejadian banjir, 363 cuaca ekstrem, 114 tanah longsor, dan 14 gelombang pasang atau abrasi. Banjir saja menyebabkan 70 jiwa meninggal dunia, 49 orang luka-luka, dan lebih dari 4.900 tempat tinggal rusak. Kementerian ATR/BPN mencatat, 94,27 persen dari 2.304 kejadian bencana hingga 6 November 2026 merupakan bencana hidrometeorologi. Angka ini mencerminkan dua hal yang bekerja bersamaan: perubahan iklim yang memperbesar peluang kejadian ekstrem, dan pembangunan di kawasan rawan yang memperbesar dampaknya.
Dari sisi hulu, BMKG menyediakan informasi peringatan dini melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Informasi tersebut mencakup peringatan hujan ekstrem tingkat kecamatan untuk tiga hingga enam jam ke depan dengan status waspada, siaga, hingga awas, serta prakiraan harian, dasarian, dan bulanan. Faisal menyampaikan bahwa informasi ini menjadi dasar koordinasi dengan BNPB untuk mengidentifikasi kecamatan yang berpotensi dilanda hujan ekstrem, termasuk waktu dan lokasi banjir serta longsor. Ia juga menilai Indonesia memang tidak mengalami siklon tropis sehebat Jepang atau Filipina, tetapi perubahan iklim membuat kejadian ekstrem tetap harus diantisipasi.
Dukungan pusat tidak berhenti pada informasi. Pemerintah menyiagakan peralatan dan prasarana darurat, seperti tenda dan makanan siap saji, serta menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) agar hujan turun di wilayah yang lebih aman, seperti perairan. Faisal menjelaskan, OMC dapat dilaksanakan ketika pemerintah provinsi menetapkan status siaga darurat, dengan BNPB sebagai pelaksana dan BMKG sebagai pengawas teknis. Skema ini menunjukkan bahwa keputusan daerah menjadi pemicu dukungan pusat di lapangan.
Di hilir, daerah mulai bergerak. BNPB menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 yang meminta daerah memetakan zona risiko, menyiapkan personel dan logistik, serta mengaktifkan sistem peringatan dini. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, melalui media sosial pada Minggu (8/11), meminta pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, BPBD, TNI, dan Polri memperkuat koordinasi agar informasi kebencanaan sampai ke masyarakat secara cepat dan tepat. Pemerintah provinsi itu juga mengimbau warga menjaga kebersihan lingkungan, mengenali jalur evakuasi, dan memastikan kekuatan struktur rumah, sementara nelayan dan operator kapal diminta memantau cuaca maritim resmi BMKG sebelum berlayar. Di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bireuen, kawasan rawan telah diidentifikasi dan posko siaga darurat disiapkan.
Namun, kesiapsiagaan saat hujan turun hanyalah garis pertahanan terakhir. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menegaskan dalam Talkshow Hari Tata Ruang Nasional di Jakarta, Selasa (10/11/2026), bahwa pengurangan risiko harus dimulai sejak perencanaan pembangunan. Menurutnya, penataan ruang perlu menjadi instrumen untuk mengidentifikasi ancaman, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2026 mengamanatkan agar rencana tata ruang di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Regulasi ini juga memungkinkan perubahan tata ruang secara parsial, tidak lagi menunggu lima tahun sekali. Fleksibilitas tersebut berguna untuk merespons kebijakan khusus pusat maupun daerah, tetapi harus diiringi pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten agar tidak menambah kerentanan wilayah. Tata ruang yang dinamis semestinya tetap berpihak pada keselamatan.
Tantangan berikutnya adalah menyelaraskan langkah banyak pihak. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan bahwa menerjemahkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana ke dalam kemajuan terukur membutuhkan keselarasan langkah dan akuntabilitas 52 kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah. Dasbor pemantauan dan evaluasi yang dikembangkan bersama JICA telah terhubung dengan e-Monev Bappenas, e-SPM, dan SIPD Kemendagri. Pengembangan berikutnya disiapkan untuk memuat data dana desa, kontribusi organisasi nonpemerintah, dan keterlibatan sektor swasta.
Ketangguhan menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhirnya dibangun melalui rantai kerja yang utuh: informasi cuaca BMKG, kebijakan dan logistik pusat, tata ruang yang berpihak pada keselamatan, hingga kesiagaan pemerintah daerah dan warga. Selama setiap mata rantai terhubung dan saling menguatkan, risiko korban jiwa dan kerugian dapat ditekan, bahkan ketika hujan ekstrem datang dalam waktu singkat.
)* Penulis Merupakan Jurnalis Isu Lingkungan dan Kebencanaan
