JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat langkah strategis dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan 28 lokasi tapak serta mengkaji sejumlah wilayah potensial guna memastikan ketahanan, stabilitas, dan kemandirian pasokan energi nasional dalam menghadapi lonjakan kebutuhan listrik masa depan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa penyiapan lokasi tapak harus dilakukan sejak dini mengingat proses konstruksi pembangkit nuklir membutuhkan waktu yang cukup panjang, yakni sekitar 7 hingga 10 tahun.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, Indonesia menargetkan minimal memiliki PLTN berkapasitas 500 Mega Watt (MW) berbasis Small Modular Reactor (SMR) yang terhubung ke jaringan listrik (on-grid) pada periode 2032-2034.
“Jadi kalau kita tidak mulai mengonsolidasikan dan merencanakan dari sekarang, tentu target tersebut sulit tercapai. Pembangunan PLTN membutuhkan waktu 7 tahun sampai dengan 10 tahun,” ujar Yuliot.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji beberapa wilayah strategis untuk penempatan reaktor, di antaranya Kepulauan Riau, Kalimantan, Sumatra, serta Halmahera di Maluku Utara.
Bahlil menegaskan bahwa seluruh wacana penempatan lokasi tersebut masih berada dalam tahap studi kelayakan (feasibility study).
Pemerintah memastikan tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan investasi sebelum seluruh aspek teknis, mitigasi risiko bencana, tata kelola limbah, hingga standar keselamatan internasional terpenuhi di bawah pengawasan ketat.
“Ini kita kaji dulu, kita sedang mempertimbangkan, kalau sudah lolos feasibility study-nya, baru kita lakukan. Negaranya pun tentu yang memiliki kemampuan dan rekam jejak teruji,” kata Bahlil.
Setelah penetapan tapak rampung, PT PLN (Persero) nantinya akan memegang peran penting dalam melaksanakan proses lelang atau tender proyek pembangunan. Sementara sebagai pendukung, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan kesiapannya dalam menyuplai riset dan inovasi teknologi nuklir.
Pengembangan PLTN dinilai sangat mendesak guna menyediakan pasokan daya listrik skala besar secara stabil, yang tidak bisa sepenuhnya disokong oleh energi terbarukan konvensional.
Dalam draf RUPTL hingga tahun 2040, kapasitas total PLTN di Indonesia bahkan direncanakan dapat meningkat hingga mencapai 7 Giga Watt (GW) guna menyokong kawasan industri terpadu nasional secara berkelanjutan. (*)
