Aspirasi Buruh Disalurkan Dalam Pembahasan UMP 2027 melalui Mekanisme Resmi

oleh -4 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA – Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi ruang penting bagi penyampaian aspirasi pekerja melalui mekanisme pengupahan yang diatur pemerintah. Usulan mengenai kenaikan upah, kebutuhan hidup layak, dan kondisi perekonomian menjadi bagian dari perhatian para pemangku kepentingan.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan usulan perhitungan kenaikan UMP 2027 berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks tertentu.

banner 336x280

Usulan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu ukuran penting dalam menentukan kecukupan penghasilan pekerja.

Pendekatan yang disampaikan Said Iqbal menunjukkan perhatian serikat pekerja terhadap hubungan antara perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan buruh. Besaran kenaikan yang dihasilkan tetap menjadi bagian dari proses pembahasan pengupahan.

Di sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memastikan dasar hukum penetapan UMP 2027 telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ,” ujar Yassierli.

Regulasi tersebut memberikan peran kepada dewan pengupahan daerah dalam menyepakati nilai KHL sebagai salah satu acuan penetapan upah minimum.

Penghitungan juga menggunakan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Data kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan menjadi dasar untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan keadaan daerah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan disusun dengan memperhatikan aspirasi berbagai pemangku kepentingan di pasar kerja.

“Nanti ada hal baru, ada survei KHL yang dilakukan oleh BPS [Badan Pusat Statistik], berkonsultasi dengan dewan-dewan pengupahan,” kata Putri.

Keterlibatan unsur pekerja dan pengusaha dalam pembahasan ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Melalui kerangka tersebut, perbedaan pandangan mengenai formula maupun besaran kenaikan UMP 2027 dapat dibahas berdasarkan ketentuan hukum dan data yang tersedia. Aspirasi buruh memperoleh ruang dalam proses resmi, sementara keputusan akhir tetap mengikuti mekanisme penetapan pemerintah.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.