PAPUA – Sejumlah tokoh Papua mengimbau masyarakat agar menyikapi secara kritis berbagai narasi yang disampaikan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), terutama menjelang rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat diharapkan mengedepankan verifikasi informasi, menjaga persatuan, serta memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kesejahteraan Papua.
Rencana kegiatan tersebut dikaitkan dengan agenda International Parliament for West Papua (IPWP) dan melibatkan sejumlah organisasi di kawasan Pasifik. Perkembangan ini kembali menempatkan isu Papua dalam ruang komunikasi politik regional dan internasional.
Tokoh pemuda Papua, Max Abner Ohee, menilai narasi yang disampaikan kelompok tertentu tidak dapat dianggap mewakili seluruh aspirasi masyarakat Papua. Menurut dia, masyarakat perlu memahami persoalan Papua secara utuh dengan mempertimbangkan aspek sejarah, hukum, dan perkembangan sosial.
“Papua adalah Indonesia, hal ini sudah sah dan final,” ujar Max.
Ia menambahkan, perhatian masyarakat sebaiknya diarahkan pada penguatan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, serta perluasan kesempatan bagi generasi muda. Karena itu, setiap informasi yang beredar perlu diperiksa sumber dan konteksnya agar tidak memicu kesalahpahaman.
Sementara itu, tokoh Papua sekaligus Ondofolo, Yanto Eluay, menyoroti penggunaan isu hak asasi manusia (HAM) dalam komunikasi politik mengenai Papua. Ia berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu dibahas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta yang dapat diverifikasi, termasuk perkembangan pembangunan dan kondisi masyarakat di berbagai wilayah.
“Faktanya pemerintah Indonesia melakukan pembangunan SDM, infrastruktur dan ekonomi di tanah Papua,” kata Yanto.
Di tingkat internasional, aktivitas ULMWP turut menjadi bagian dari dinamika diplomasi di kawasan Pasifik. Sejumlah klaim yang disampaikan kelompok tersebut, termasuk mengenai korban dalam insiden di Yahukimo, belum memperoleh konfirmasi dari otoritas Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun pemantau independen yang disebut dalam laporan tersebut. Oleh sebab itu, informasi semacam ini perlu diperiksa lebih lanjut sebelum diterima sebagai fakta.
Tokoh adat dari Keerom, Herman Yoku, mengajak masyarakat menjaga persatuan dan memprioritaskan masa depan generasi muda Papua.
“Kepada seluruh masyarakat Papua, mari kita jaga selalu NKRI demi kelangsungan anak cucu kita,” ujarnya.
Para tokoh tersebut menekankan pentingnya sikap kritis, keterbukaan terhadap informasi yang terverifikasi, serta dialog yang damai. Dengan demikian, masyarakat dapat menyikapi dinamika politik secara bijaksana tanpa mengabaikan aspirasi, hak, dan kebutuhan nyata warga Papua.
