*) Oleh: Gilang Dwi Kusuma
Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional yang relevan dengan tantangan zaman. Ketidakpastian global, gejolak geopolitik, dan fluktuasi harga energi dunia menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada pasokan luar negeri menyimpan risiko besar bagi stabilitas nasional. Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi patut dibaca sebagai langkah antisipatif sekaligus progresif. Energi bukan hanya urusan teknis produksi dan konsumsi, tetapi berkaitan langsung dengan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ketika energi dikelola secara mandiri, negara memiliki ruang lebih besar untuk melindungi kepentingan publik.
Presiden Prabowo Subianto, baru-baru ini, menyampaikan gagasan besar untuk memperluas lahan sawit sebagai bagian dari strategi menuju swasembada energi nasional. Gagasan ini mencerminkan keberanian pemerintah dalam memanfaatkan potensi domestik secara optimal. Sawit selama ini dikenal sebagai komoditas unggulan ekspor, namun perannya sebagai bahan baku bioenergi memiliki nilai strategis yang lebih luas. Dengan mengolah sawit menjadi energi terbarukan, Indonesia tidak hanya mengurangi impor energi fosil, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi berbasis sumber daya sendiri. Langkah ini menunjukkan bahwa swasembada energi dirancang sebagai kebijakan lintas sektor.
Dari sisi ilmiah dan ekologis, sawit memiliki karakteristik yang sering luput dari perhatian publik. Sawit mampu menyerap karbon dioksida dari udara dan mengubahnya menjadi biomassa dengan volume yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman komersial lainnya. Biomassa tersebut tersimpan di akar, batang, dan daun, sehingga berkontribusi pada penyerapan karbon secara signifikan. Bahkan, hingga saat ini belum ada komoditas komersial lain yang laju fotosintesisnya melampaui sawit. Fakta ini memperkuat argumen bahwa sawit, jika dikelola secara ramah lingkungan dan berkelanjutan, dapat menjadi pilar swasembada energi sekaligus instrumen mitigasi perubahan iklim.
Tentu saja, rencana perluasan lahan sawit memunculkan perhatian dan diskursus publik, terutama terkait isu deforestasi. Pemerintah menegaskan bahwa perluasan tersebut tidak akan dilakukan dengan mengorbankan hutan alam. Komitmen ini menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Swasembada energi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang. Justru di sinilah tantangan kebijakan diuji, yakni bagaimana menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, hijau, dan bertanggung jawab.
Di luar sektor bioenergi, industri hulu minyak dan gas bumi tetap memegang peran penting dalam agenda swasembada energi nasional. Pelaku industri migas berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. George N.M. Simanjuntak, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas menegaskan bahwa kontribusi industri hulu migas tidak hanya tercermin dari produksi dan penerimaan negara. Dana Bagi Hasil dan Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat menjadi instrumen nyata yang menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan demikian, sektor migas juga menciptakan efek berganda yang signifikan bagi perekonomian daerah.
Efek berganda inilah yang menjadikan swasembada energi relevan bagi kesejahteraan rakyat. Ketika industri energi tumbuh, lapangan kerja tercipta, usaha lokal berkembang, dan pendapatan masyarakat meningkat. Program sosial yang dijalankan industri migas turut memperkuat kapasitas masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa swasembada energi bukan semata soal ketersediaan pasokan, tetapi juga distribusi manfaat. Energi menjadi alat pemerataan pembangunan ketika dikelola dengan kebijakan yang tepat.
Penguatan kapasitas nasional juga menjadi sorotan penting dalam sektor hulu migas. Kenneth Gunawan dari IPA Supply Chain Committee menekankan bahwa optimalisasi rantai pasok dalam negeri adalah kunci kemandirian. Saat ini, perusahaan nasional telah memegang peran signifikan dalam rantai pasok migas, sementara perusahaan asing difokuskan pada sektor yang membutuhkan teknologi tinggi. Pendekatan ini mencerminkan strategi realistis dan berimbang dalam membangun industri energi nasional. Dengan melibatkan pelaku domestik secara maksimal, nilai tambah ekonomi dapat dinikmati di dalam negeri.
Di tengah fase transisi energi, sektor hulu migas tetap memiliki peran krusial dalam menopang perekonomian dan ketahanan energi. Kenneth juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi dan agenda transisi energi. Transisi yang terlalu tergesa tanpa kesiapan dapat menimbulkan guncangan ekonomi, sementara stagnasi akan menghambat inovasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang mengedepankan keseimbangan patut diapresiasi. Swasembada energi harus dicapai dengan langkah bertahap, terukur, dan adaptif terhadap dinamika global.
Jika ditarik lebih luas, swasembada energi adalah motor penggerak efek berganda bagi perekonomian nasional. Kemandirian energi memperkuat stabilitas fiskal, mengurangi tekanan neraca perdagangan, dan meningkatkan daya saing industri. Pada saat yang sama, rakyat merasakan manfaat melalui harga energi yang lebih stabil dan akses yang lebih merata. Kebijakan Presiden Prabowo dalam memanfaatkan bioenergi sawit, memperkuat migas, dan mendorong kapasitas nasional menunjukkan pendekatan komprehensif. Ini bukan kebijakan sektoral, melainkan strategi pembangunan jangka panjang.
Keberhasilan swasembada energi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan masyarakat. Publik memiliki peran penting dalam mendukung langkah pemerintah dengan bersikap terbuka terhadap inovasi energi dan menggunakan energi secara bijak. Swasembada energi adalah upaya kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata proyek negara.
*) Pengamat Energi Baru Terbarukan.
