) Oleh : Gavin Asadit
Stabilitas nilai tukar rupiah terus menjadi perhatian pemerintah dan Bank Indonesia (BI) di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Pergerakan dolar Amerika Serikat, arah kebijakan suku bunga negara maju, ketegangan geopolitik, serta perubahan arus modal internasional menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam kondisi tersebut, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan nasional.
Tekanan terhadap rupiah masih terlihat dalam perkembangan pasar terkini. Perdagangan pada awal November kembali menunjukkan tekanan, dengan rupiah dilaporkan bergerak di sekitar Rp18.149 per dolar AS pada 3 November 2026. Pergerakan tersebut menggambarkan bahwa pasar valuta asing masih sensitif terhadap perkembangan global maupun persepsi investor terhadap perekonomian domestik.
Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas bank sentral. Menurutnya, BI terus memantau pergerakan rupiah dan siap mengoptimalkan instrumen yang tersedia untuk merespons perubahan permintaan serta penawaran valuta asing. Langkah stabilisasi dilakukan dengan mempertimbangkan sumber tekanan di pasar agar respons kebijakan tetap sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
Sebelumnya dalam rapat Dewan Gubernur pada 20–21 Oktober 2026, BI memutuskan mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 5,75 persen. Suku bunga Lending Facility ditetapkan 6,50 persen, sedangkan Deposit Facility dinaikkan menjadi 5,00 persen. Keputusan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan mendukung aktivitas ekonomi nasional.
Selain pengaturan suku bunga, BI memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Non-Deliverable Forward (NDF). Bank sentral juga memperluas insentif transaksi lindung nilai untuk mendorong arus masuk modal asing. Kebijakan ini bertujuan memperkuat permintaan terhadap aset rupiah sekaligus membantu pelaku usaha mengelola risiko perubahan kurs.
Menurut Destry, koordinasi dengan pemerintah juga penting untuk mengendalikan inflasi, terutama komponen pangan yang dipengaruhi pasokan dan distribusi. Dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober, BI menyampaikan bahwa inflasi inti September masih berada pada kisaran 2,8 persen, sementara inflasi pangan bergejolak mencapai sekitar 5 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa stabilitas nilai tukar perlu berjalan bersama pengendalian harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan stabilitas rupiah, pengendalian inflasi, dan koordinasi kebijakan ekonomi sebagai bagian dari agenda pemerintah menghadapi dinamika global. Melalui rapat bersama jajaran ekonomi dan otoritas terkait, Presiden mendorong evaluasi terhadap berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas. Koordinasi tersebut menjadi penting karena tekanan kurs dapat berhubungan dengan harga impor, biaya produksi, kebutuhan energi, serta kemampuan dunia usaha mempertahankan kegiatan operasional.
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara memiliki peran dalam menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran negara serta memperkuat koordinasi dengan otoritas moneter. Menurutnya, kebijakan fiskal perlu mendukung kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan disiplin anggaran dan stabilitas makroekonomi. Keselarasan kebijakan fiskal dan moneter dibutuhkan agar langkah pemerintah mendorong pertumbuhan tidak menimbulkan ketidakpastian tambahan bagi pasar keuangan.
Data eksternal Indonesia menunjukkan sejumlah penyangga yang masih mendukung ketahanan ekonomi. BI melaporkan neraca perdagangan Agustus 2026 mencatat surplus sebesar 3,55 miliar dolar AS, meningkat dari surplus 0,12 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Cadangan devisa pada akhir September juga tercatat sebesar 146,3 miliar dolar AS, setara pembiayaan sekitar 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
Arus investasi portofolio juga menunjukkan perkembangan yang beragam. Pada triwulan III 2026, investasi portofolio asing mencatat arus keluar bersih sebesar 0,08 miliar dolar AS, terutama akibat tekanan di pasar saham. Namun, hingga 19 Oktober, investasi portofolio pada triwulan IV tercatat mengalami arus masuk bersih sebesar 0,66 miliar dolar AS, didukung aliran dana ke instrumen seperti Surat Berharga Negara dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Dinamika tersebut menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan investor melalui kebijakan yang konsisten, transparan, dan dapat diprediksi.
BI juga mencatat bahwa sejak penerapan insentif lindung nilai pada Juni hingga 20 Oktober 2026, kebijakan tersebut telah menarik aliran modal asing sekitar 9,9 miliar dolar AS. Selain itu, pengembangan transaksi mata uang lokal dengan negara mitra diarahkan untuk memperluas pilihan penyelesaian perdagangan dan investasi tanpa selalu bergantung pada dolar AS. Diversifikasi tersebut dapat membantu mengurangi sebagian risiko transaksi internasional, meskipun tidak menghilangkan pengaruh dolar terhadap pasar keuangan domestik.
Menjaga stabilitas rupiah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kerja sama antarlembaga dan respons terhadap perkembangan pasar. Cadangan devisa yang memadai, instrumen moneter yang fleksibel, koordinasi fiskal, serta pengendalian inflasi menjadi modal penting untuk menghadapi tekanan eksternal. Dengan kebijakan yang terukur dan komunikasi yang transparan, pemerintah dan BI dapat memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mengurangi dampak gejolak nilai tukar terhadap masyarakat dan dunia usaha.
) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
