Oleh : Gavin Asadit )*
Pemerintah menegaskan kembali komitmennya menjaga kedaulatan, ketertiban, dan keselamatan publik di tengah rangkaian unjuk rasa yang sempat memanas di sejumlah daerah pada akhir Agustus dan awal September 2025. Presiden menyampaikan secara terbuka bahwa negara tidak akan tunduk pada tekanan, apalagi pada tindakan anarkis yang berpotensi merusak tatanan kehidupan bersama. Dalam arahan langsung, Presiden menugaskan TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas, menindak setiap bentuk kekerasan, serta memastikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.
Instruksi kepala negara ini segera direspons oleh institusi keamanan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, tetapi ketika aksi berubah menjadi perusakan, pembakaran, dan penyerangan, maka hal tersebut sudah masuk dalam ranah pidana. Bagi Kapolri, langkah penegakan hukum yang tegas justru menjadi bentuk perlindungan terhadap mayoritas warga yang ingin tetap beraktivitas dengan aman. Penanganan aksi yang berujung anarkis, menurutnya, akan dilakukan secara profesional, proporsional, serta dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Ia memastikan bahwa setiap tindakan aparat di lapangan akan berpegang pada aturan yang berlaku, sehingga soliditas Polri bersama TNI benar-benar menjadi instrumen negara yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Di sisi lain, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa peran TNI dalam menghadapi situasi ini adalah menjaga agar kondisi keamanan tidak semakin terprovokasi. Ia menyampaikan bahwa masyarakat diminta tidak mudah terbawa oleh ajakan yang bernuansa provokatif atau menyesatkan. Bagi Panglima, TNI – Polri harus berdiri di garis depan untuk memastikan aksi yang sah tetap mendapat ruang, tetapi juga menutup celah bagi kelompok yang mencoba menunggangi demonstrasi dengan kepentingan destruktif. Dalam pandangannya, kehadiran aparat di lapangan bukan untuk menekan aspirasi, melainkan untuk menghadirkan rasa aman, mencegah kekacauan, dan mempertegas bahwa negara memiliki kemampuan untuk mengendalikan situasi.
Dari sudut pandang pemerintah, penegakan hukum terhadap tindakan anarkis merupakan wujud nyata perlindungan negara terhadap seluruh warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin, tetapi kebebasan itu tidak boleh disalahgunakan untuk merusak fasilitas publik, menyerang aparat, atau mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, soliditas TNI–Polri menjadi penting sebagai benteng terakhir yang memastikan kebebasan tidak berubah menjadi ancaman. Pemerintah melihat bahwa kekompakan kedua institusi ini akan menutup ruang bagi aktor-aktor yang mencoba melemahkan legitimasi negara melalui kekacauan jalanan.
Kapolri dalam evaluasi bersama dengan Presiden dan jajaran keamanan menyatakan bahwa upaya penegakan hukum akan diperluas hingga menyasar aktor intelektual maupun penyandang dana aksi anarkis. Baginya, keberhasilan menjaga keamanan tidak hanya terletak pada pengendalian massa di jalan, melainkan juga pada kemampuan membongkar jaringan yang berada di balik aksi. Dengan demikian, aparat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terulangnya eskalasi serupa. Bagi pemerintah, sikap ini menunjukkan komitmen bahwa negara tidak akan sekadar menunggu, melainkan akan bertindak strategis demi keamanan nasional.
Sementara itu, Panglima TNI menilai bahwa keutuhan bangsa sangat bergantung pada kemampuan rakyat dan aparat untuk bersatu. Ia memandang TNI – Polri harus menunjukkan contoh bahwa aparat keamanan dapat bekerja bersama tanpa rivalitas, dengan satu tujuan: menjaga keselamatan negara dan rakyat. Dalam beberapa kesempatan, ia mengingatkan bahwa soliditas bukan hanya simbol, melainkan energi kolektif untuk mengirim pesan kuat kepada semua pihak bahwa negara hadir dengan satu suara.
Dalam praktiknya, aparat keamanan telah menggelar patroli gabungan, pengamanan objek vital, dan penertiban di sejumlah titik yang dianggap rawan. Tindakan ini bukan sekadar operasi rutin, melainkan manifestasi nyata dari soliditas TNI – Polri. Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut memberi rasa aman, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan mengembalikan stabilitas aktivitas sosial-ekonomi. Kehadiran aparat di lapangan ditujukan untuk memastikan bahwa roda kehidupan tidak berhenti akibat gangguan kecil dari kelompok yang memilih jalur anarkis.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya pemulihan pasca-aksi. Perbaikan fasilitas publik yang rusak, pemulihan kegiatan ekonomi, serta dukungan bagi masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kapolri dan Panglima TNI sama-sama mendorong agar aparat tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga berkontribusi dalam memulihkan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak semata-mata hadir dengan wajah keras, melainkan juga dengan komitmen membangun kembali rasa aman dan kebersamaan.
Pesan utama dari pemerintah melalui soliditas TNI – Polri adalah jelas: negara tidak akan tunduk pada kekerasan, tidak akan memberi ruang pada anarkisme, dan tidak akan membiarkan demokrasi disandera oleh tindakan destruktif. Kapolri dengan fokus pada penegakan hukum dan Panglima TNI dengan penekanan pada stabilitas keamanan menghadirkan dua wajah negara yang bersatu: tegas dalam tindakan, namun tetap menjaga nilai-nilai demokrasi. Pemerintah percaya bahwa kombinasi inilah yang akan memastikan Indonesia tetap berdiri tegak menghadapi setiap tantangan.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
