Oleh : Abdul Razak)*
Pendidikan yang bermartabat tidak cukup dimaknai sebagai tersedianya ruang kelas dan akses belajar. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu menjamin setiap anak memperoleh kesempatan berkembang secara utuh, tanpa kehilangan hak untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, berkualitas, dan mendukung masa depan. Dalam perspektif tersebut, pengembangan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat intervensi sosial bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan perkembangan Sekolah Rakyat dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Saat ini, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44.000 orang. Lebih dari 90 titik telah menggunakan gedung permanen. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa program mulai bergerak dari tahap pengembangan menuju penguatan kapasitas layanan pendidikan.
Menurut Gus Ipul, proses konsolidasi masih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta melengkapi sarana dan prasarana. Namun, secara umum proses pembelajaran di berbagai titik Sekolah Rakyat telah berjalan dengan baik. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak sekolah dibangun, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah memastikan kualitas proses pendidikan berlangsung secara konsisten.
Karakteristik peserta didik menjadi alasan penting mengapa Sekolah Rakyat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Gus Ipul menjelaskan bahwa siswa berasal dari keluarga rentan dengan pengalaman hidup yang beragam. Sebagian pernah mengalami putus sekolah selama satu hingga dua tahun, sebagian pernah bekerja dalam kondisi yang tidak semestinya, sementara sebagian lainnya membutuhkan proses rehabilitasi dan pendampingan sebelum dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.
Gus Ipul juga menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian penting dari pengembangan Sekolah Rakyat. Hal tersebut terlihat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat Ngawi yang mulai dibuka pada 19 September 2026. Sekolah tersebut menampung 220 siswa, mayoritas berasal dari keluarga prasejahtera, dengan konsep pendidikan berasrama yang memungkinkan pembentukan kebiasaan dan karakter berlangsung secara lebih terstruktur.
Menurut Gus Ipul, lingkungan asrama dapat menjadi ruang pembelajaran sosial yang mendorong siswa membangun tanggung jawab, disiplin, solidaritas, dan kemandirian. Pendidikan karakter juga diperkuat melalui aktivitas budaya seperti tari tradisional, pencak silat, paduan suara, dan pembacaan puisi. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya diarahkan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan identitas, kreativitas, serta kemampuan hidup bersama.
Keterlibatan keluarga menjadi unsur lain yang tidak kalah penting. Pengalaman Sartini, dokter Kementerian Sosial sekaligus orang tua siswa Sekolah Rakyat Ngawi, menggambarkan bagaimana keberadaan sekolah tersebut memberikan peluang pendidikan bagi keluarga kurang mampu dan anak-anak yang sebelumnya menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan.
Dari sisi pembangunan fisik, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menempatkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Kementerian PU membangun sembilan Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan yang tersebar di Makassar, Tana Toraja, Sidrap, Wajo, Soppeng, Barru, Takalar, Sinjai, dan Bone. Kesembilan lokasi tersebut dirancang untuk menampung 11.340 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Pandangan Menteri PU tersebut memperlihatkan pentingnya infrastruktur dalam membentuk ekosistem pendidikan. Pembangunan tidak berhenti pada ruang kelas, tetapi mencakup asrama siswa, rumah susun guru, kantin, dapur, gudang, gedung serbaguna, rumah ibadah, hingga fasilitas olahraga. Di Kabupaten Barru, misalnya, kawasan Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan 7,93 hektare dengan luas bangunan sekitar 27.474 meter persegi dan kapasitas 1.260 siswa.
Sementara itu, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo menunjukkan bahwa agenda pemerataan pendidikan ditempatkan dalam cakupan yang lebih luas. Pemerintah membahas perluasan pendidikan gratis dan bermutu mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri, termasuk sekolah dan madrasah negeri. Presiden juga mendorong penguatan kualitas guru serta kajian mengenai kebutuhan anggaran untuk pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor tersebut. Keterlibatan berbagai kementerian menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, karena persoalan akses pendidikan berkaitan dengan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, kapasitas guru, infrastruktur, hingga keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai bagian dari ekosistem kebijakan yang menghubungkan fungsi pendidikan dan perlindungan sosial.
Pendidikan yang bermartabat adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk berkembang sesuai potensinya. Sekolah Rakyat memiliki posisi strategis ketika akses pendidikan, pembentukan karakter, fasilitas, dukungan keluarga, dan perlindungan sosial dapat berjalan dalam satu ekosistem. Dengan pendekatan terintegrasi tersebut, sekolah tidak sekadar menjadi tempat belajar, tetapi menjadi ruang untuk memulihkan kesempatan, membangun kemandirian, dan menyiapkan generasi muda yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.
)* Analis Kebijakan
