Oleh: Dhita Karuniawati )*
Pemerintah terus mempercepat penyaluran rumah subsidi memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui penguatan pembiayaan, pelaksanaan akad massal, serta kolaborasi dengan perbankan dan pengembang, program perumahan nasional diarahkan agar tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang dapat dimiliki dan ditempati masyarakat.
Percepatan tersebut terlihat dari realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Berdasarkan data BP Tapera yang diberitakan Bisnis.com, hingga 9 Oktober 2026 penyaluran mencapai 177.161 unit atau 50,62 persen dari target 350.000 unit sepanjang tahun. Capaian tersebut mencakup 177.140 rumah tapak dan 21 rumah susun, sekaligus menunjukkan semakin luasnya akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Perkembangan terbaru menunjukkan penyaluran terus bertambah. BP Tapera mencatat realisasi FLPP mencapai 179.268 unit dengan nilai pembiayaan Rp22,3 triliun per 12 Oktober 2026. Penyaluran tersebut melibatkan 39 bank, 22 asosiasi, dan 8.233 pengembang di Indonesia. Peningkatan ini menjadi modal penting untuk memperkuat percepatan penyediaan hunian hingga akhir tahun.
Salah satu langkah konkret pemerintah diwujudkan melalui penyelenggaraan akad massal KPR subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kegiatan yang dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side tersebut melibatkan puluhan ribu debitur dari berbagai provinsi, sekaligus memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan rumah yang terjangkau.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan penyelenggaraan akad massal merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pembiayaan perumahan. Menurutnya, kegiatan tersebut melanjutkan pelaksanaan akad serupa di Cileungsi dan Serang pada 2025, dengan cakupan penerima manfaat yang meningkat.
Pelaksanaan akad massal juga memperlihatkan bahwa program rumah subsidi menjangkau berbagai kelompok pekerjaan. Penerima manfaat mencakup pekerja swasta, guru, tenaga kesehatan, pengemudi ojek daring, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat dengan penghasilan tidak tetap. Kondisi tersebut mempertegas pentingnya kebijakan pembiayaan yang inklusif agar kepemilikan rumah tidak hanya terbuka bagi pekerja formal.
Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah menempatkan kualitas bangunan sebagai perhatian utama. Hal tersebut tercermin dalam kunjungan Heru ke Perumahan AFIKA Park Residence, Sulawesi Tenggara. Heru mengapresiasi kualitas hunian yang dinilai cukup baik, termasuk ketersediaan air bersih dan kemudahan akses menuju kawasan perumahan.
Keberhasilan program rumah subsidi tidak cukup diukur dari jumlah unit yang tersalurkan. Masyarakat juga membutuhkan hunian yang aman, nyaman, dan memiliki fasilitas dasar memadai. Karena itu, pengembang didorong menjaga standar konstruksi sekaligus memastikan lingkungan perumahan mendukung kehidupan penghuninya.
Manfaat program tersebut turut dirasakan Hakiman, seorang pekerja bengkel motor yang menjadi penerima KPR Sejahtera FLPP. Ia mengaku terbantu oleh kemudahan pembiayaan sehingga mampu memiliki rumah sendiri. Pengalamannya menunjukkan bahwa program subsidi dapat memberikan kesempatan kepemilikan hunian bagi pekerja sektor informal yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.
Melalui FLPP, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas KPR dengan bunga tetap sebesar 5 persen dan uang muka mulai 1 persen. Skema ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keterjangkauan cicilan sekaligus memberikan kepastian pembayaran bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Di tengah percepatan tersebut, kalangan pengembang juga mendorong inovasi kebijakan perumahan. Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, mengusulkan perluasan pilihan harga rumah subsidi serta pengembangan skema bunga KPR tetap selama 10 tahun pertama untuk segmen pembiayaan tertentu.
Ari menilai penyesuaian kebijakan diperlukan untuk menjawab tantangan daya beli, kenaikan biaya pembangunan, serta kebutuhan hunian yang lebih dekat dengan pusat aktivitas ekonomi. Namun, berbagai usulan tersebut masih memerlukan kajian pemerintah agar perluasan pilihan rumah tetap sejalan dengan kemampuan finansial masyarakat.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan terobosan konkret untuk mempercepat realisasi FLPP. Dalam rapat evaluasi bersama BP Tapera, perbankan, dan pengembang, ia mendorong penyelesaian berbagai hambatan agar target penyaluran dapat dikejar secara optimal.
Percepatan penyaluran yang berjalan pesat kini didukung oleh sistem pengawasan yang makin kuat guna memastikan ketepatan sasaran dan kesiapan hunian. Calon pembeli mendapatkan akses informasi yang makin jelas serta transparan mengenai syarat penghasilan, rincian biaya, lokasi, hingga kualitas bangunan sejak awal. Sinergi yang kuat antara bank penyalur dan pengembang juga terbukti sukses memangkas alur administrasi, sehingga proses bagi keluarga yang memenuhi ketentuan berjalan lebih cepat dan mudah. Langkah ini memastikan setiap pembiayaan menghadirkan manfaat maksimal berupa rumah yang layak, aman, serta sesuai dengan kemampuan finansial penerima secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, perbankan, dan pengembang, program rumah subsidi terus memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini terwujud secara konkret dari banyaknya keluarga Indonesia yang meraih kepastian tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dari target pembangunan hingga proses penyerahan kunci, program rumah subsidi menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
