Oleh : Gavin Asadit )*
Ramadan 1447 Hijriah yang tengah dijalani umat Islam Indonesia pada Februari – Maret 2026 hadir dalam suasana sosial yang dinamis. Sejak pemerintah menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 19 Februari 2026 melalui Sidang Isbat yang melibatkan para ahli falak, perwakilan ormas Islam, dan lembaga terkait, umat Islam di berbagai daerah mulai menunaikan ibadah puasa dengan penuh khidmat. Sebagian kelompok masyarakat memulai puasa sehari lebih awal berdasarkan metode perhitungan yang mereka yakini. Perbedaan ini kembali menjadi perhatian publik, terutama di ruang digital yang mempercepat penyebaran informasi sekaligus opini.
Di tengah dinamika tersebut, negara mengambil posisi menenangkan. Menteri Agama, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Ramadan harus dimaknai sebagai momentum memperkuat kesalehan sosial dan harmoni kebangsaan. Ia mengingatkan bahwa ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari sikap saling menyalahkan, memperuncing perbedaan, atau memproduksi narasi yang memecah belah. Nilai pengendalian diri yang dilatih selama Ramadan, menurutnya, harus tercermin dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bermedia sosial dan berdiskusi di ruang publik.
Penetapan awal Ramadan oleh pemerintah setiap tahun memang kerap beriringan dengan perbedaan metode hisab dan rukyat yang digunakan sebagian organisasi Islam. Namun perbedaan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari khazanah ijtihad dalam tradisi Islam. Negara memfasilitasi proses penetapan melalui mekanisme resmi demi kepastian bersama, sementara masyarakat tetap diberi ruang menjalankan keyakinannya masing-masing. Dalam konteks inilah kedewasaan beragama dan berbangsa diuji.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi juga menyampaikan bahwa perbedaan waktu awal puasa merupakan hal yang wajar dalam negara yang majemuk seperti Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan tidak membesar-besarkan perbedaan yang secara substansi tidak menyentuh inti ajaran. Atas nama pemerintah, ia turut menyampaikan harapan agar Ramadan menjadi sarana memperkuat persatuan nasional di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa.
Pesan yang sejalan datang dari kalangan ulama. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Iskandar mengingatkan bahwa perbedaan dalam penetapan awal Ramadan tidak boleh menggerus ukhuwah Islamiyah. Ia menekankan bahwa esensi puasa adalah pembinaan akhlak dan solidaritas, bukan perdebatan yang mengarah pada polarisasi. Dalam sejumlah pernyataan kepada media, ia mendorong umat agar menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat kepedulian terhadap sesama, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf menegaskan pentingnya menjaga ketenangan dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tradisi panjang dalam mengelola keberagaman pandangan keagamaan tanpa harus terjebak pada konflik terbuka. Baginya, kedewasaan umat terlihat dari kemampuan menjaga persaudaraan meskipun terdapat perbedaan teknis dalam pelaksanaan ibadah.
Dinamika Ramadan tahun ini juga tidak lepas dari sorotan terhadap peran media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir, perbincangan mengenai perbedaan awal puasa sempat menjadi topik hangat di berbagai platform digital. Sebagian konten diproduksi secara informatif dan edukatif, tetapi tidak sedikit pula yang bernada provokatif atau menyederhanakan persoalan secara berlebihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan polarisasi tidak lagi hanya terjadi dalam ruang fisik, melainkan juga dalam ruang virtual yang menjangkau jutaan pengguna dalam hitungan detik.
Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab kolektif menjadi kunci. Pemerintah terus mengimbau masyarakat agar mengedepankan literasi digital, melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, dan menghindari penyebaran konten yang dapat memicu kesalahpahaman. Di sisi lain, insan pers dituntut untuk tetap memegang teguh prinsip akurasi, keberimbangan, dan konteks dalam melaporkan isu-isu keagamaan yang sensitif. Ramadan menjadi ujian profesionalisme media dalam menyajikan informasi yang menyejukkan dan mencerahkan.
Di berbagai daerah, suasana Ramadan justru memperlihatkan wajah kebersamaan yang kuat. Kegiatan safari Ramadan yang digelar pemerintah daerah, pembagian bantuan sosial, pasar murah, serta gerakan zakat dan sedekah menunjukkan bahwa energi masyarakat lebih banyak diarahkan pada solidaritas sosial ketimbang perdebatan. Masjid-masjid dipenuhi jamaah tarawih, kajian keislaman digelar dengan tema-tema kebangsaan dan moderasi beragama, sementara komunitas-komunitas pemuda menginisiasi program berbagi takjil dan santunan anak yatim.
Anggota DPR RI dari berbagai fraksi juga memanfaatkan momentum Ramadan untuk menguatkan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Beberapa di antaranya menekankan bahwa semangat berbagi dan empati sosial selama bulan puasa sejalan dengan nilai Pancasila dan konstitusi. Ramadan dipandang sebagai ruang pendidikan karakter yang efektif, karena di dalamnya terdapat latihan disiplin, pengendalian diri, dan kepedulian terhadap kelompok rentan.
Realitas tersebut menunjukkan bahwa narasi polarisasi sebenarnya tidak dominan dalam praktik keseharian masyarakat. Mayoritas umat Islam menjalankan ibadah dengan tenang dan menghormati pilihan yang berbeda. Tantangan polarisasi lebih sering muncul dalam ruang wacana yang diperbesar oleh algoritma media sosial. Oleh sebab itu, penguatan literasi, keteladanan tokoh publik, serta konsistensi pemerintah dalam menjaga komunikasi yang terbuka menjadi faktor penting untuk memastikan suasana tetap kondusif.
Ramadan pada akhirnya adalah bulan refleksi. Ia mengajarkan bahwa perbedaan tidak harus dihapuskan untuk menciptakan persatuan. Yang dibutuhkan adalah sikap saling menghormati dan kesadaran bahwa kebangsaan Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman. Ketika umat Islam mampu menempatkan perbedaan dalam kerangka persaudaraan, maka Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh bangsa.
Di tengah arus informasi yang cepat dan potensi gesekan identitas, Ramadan 2026 menjadi pengingat bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya mengelola keberagaman secara damai. Pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, dan media memiliki peran strategis dalam menjaga suasana tetap sejuk. Namun yang paling menentukan adalah kedewasaan masyarakat itu sendiri dalam merespons perbedaan.
Ramadan bukan ruang polarisasi. Ia adalah ruang pembelajaran kolektif untuk memperkuat ukhuwah, memperdalam empati, dan meneguhkan komitmen kebangsaan. Ketika nilai-nilai puasa benar-benar dihayati, maka perbedaan tidak akan menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi bagian dari kekayaan yang memperkokoh persatuan Indonesia.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
