*) Oleh: Arif Farhan Kusuma
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha. Kebijakan pengupahan tidak semestinya hanya dipandang sebagai instrumen penyesuaian pendapatan, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat. Di tengah dinamika harga kebutuhan pokok, perubahan struktur ekonomi, serta tantangan produktivitas industri, kepastian mengenai standar upah menjadi kebutuhan mendasar bagi pekerja maupun pengusaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa penetapan UMP memiliki landasan regulasi yang jelas, mempertimbangkan kondisi ekonomi, dan mampu menjawab kebutuhan hidup layak. Dalam kerangka tersebut, penguatan perlindungan buruh menjadi fondasi penting untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, produktif, dan berkelanjutan.
Sejalan dengan kebutuhan tersebut, pemerintah mulai mengarahkan penyusunan kebijakan pengupahan 2027 dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa formula penetapan UMP mendatang akan mengacu pada substansi regulasi tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan pengupahan. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara kerangka perlindungan pekerja dan mekanisme penetapan upah agar tidak berjalan secara terpisah. Kehadiran landasan hukum yang lebih komprehensif diharapkan memberikan kepastian bagi pekerja mengenai hak atas penghasilan yang layak, sekaligus memberikan pedoman bagi pengusaha dalam memenuhi kewajiban ketenagakerjaan. Dengan demikian, kebijakan pengupahan dapat ditempatkan sebagai bagian dari reformasi perlindungan tenaga kerja yang lebih luas, bukan sekadar penyesuaian angka setiap tahun.
Lebih jauh, penguatan regulasi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme penghitungan upah yang objektif dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menjelaskan bahwa penyusunan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan hidup layak. Dalam regulasi tersebut, penyesuaian upah minimum memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,5 hingga 0,9. Penentuan indeks tersebut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dengan kebutuhan hidup layak. Kerangka ini memberikan ruang bagi penyesuaian upah berdasarkan kondisi ekonomi dan karakteristik ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Selain itu, keberadaan variabel kebutuhan hidup layak menjadi aspek fundamental yang tidak boleh dikesampingkan dalam proses penetapan upah. Sebab, kenaikan upah secara nominal belum tentu menghasilkan peningkatan kesejahteraan apabila tidak sebanding dengan perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Pekerja membutuhkan penghasilan yang mampu menopang kebutuhan pangan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan dasar keluarga lainnya. Karena itu, penghitungan KHL harus didukung data statistik yang akurat, pemantauan harga yang relevan, dan evaluasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertimbangan tersebut juga penting agar kebijakan pengupahan tidak menghasilkan kesenjangan antara standar upah yang ditetapkan dengan biaya hidup aktual. Dengan menjadikan KHL sebagai salah satu pijakan, pemerintah dapat memperkuat substansi perlindungan buruh sekaligus menjaga agar kebijakan kenaikan upah memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, penetapan UMP juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kebijakan perlindungan pekerja tidak mengabaikan keberlangsungan kegiatan produksi. Perusahaan membutuhkan kepastian mengenai struktur biaya tenaga kerja untuk menjaga produktivitas, mempertahankan kesempatan kerja, dan merencanakan pengembangan usaha. Apabila penyesuaian upah tidak mempertimbangkan kondisi industri dan kemampuan perusahaan, tekanan biaya berpotensi memengaruhi keputusan perekrutan maupun keberlanjutan operasional. Oleh sebab itu, formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa menjadi instrumen untuk mencari titik keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha. Prinsip proporsionalitas inilah yang perlu dijaga agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
Selanjutnya, proses penetapan UMP perlu mengedepankan dialog sosial melalui keterlibatan pemerintah, serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan dewan pengupahan. Perbedaan pandangan mengenai besaran kenaikan upah merupakan hal yang wajar karena setiap pihak memiliki kepentingan dan pertimbangan ekonomi masing-masing. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi penting untuk memastikan seluruh aspirasi dipertimbangkan secara proporsional serta diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memiliki kepastian hukum. Keterlibatan dewan pengupahan juga memungkinkan kondisi ekonomi daerah, kebutuhan pekerja, dan kemampuan perusahaan diperhitungkan secara lebih terukur. Dengan demikian, keputusan mengenai UMP tidak hanya memiliki legitimasi administratif, tetapi juga memperoleh penerimaan yang lebih luas dari para pemangku kepentingan.
Tidak kalah penting, penguatan perlindungan buruh harus ditempatkan dalam agenda peningkatan kualitas tenaga kerja dan produktivitas nasional. Kebijakan upah yang berkelanjutan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan keterampilan, akses pelatihan vokasi, kepastian hubungan kerja, jaminan sosial, serta penciptaan lapangan pekerjaan formal. Pekerja yang memiliki kompetensi lebih baik akan mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan memperoleh penghasilan yang lebih kompetitif. Sementara itu, dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terampil untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing menghadapi perubahan ekonomi. Karena itu, penetapan UMP sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem kebijakan ketenagakerjaan yang saling mendukung. Sinergi antara perlindungan, peningkatan kompetensi, dan penciptaan kesempatan kerja akan memperkuat manfaat kebijakan pengupahan dalam jangka panjang.
*) Pengamat Kebijakan Sosial
