Oleh: Rizky Pratama
Pemerintah dinilai perlu terus memperluas dukungan terhadap penggunaan benih padi berkualitas dan teknologi pertanian modern karena peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan pangan nasional. Kementerian Pertanian menyiapkan subsidi benih padi untuk sedikitnya 1 juta hektare lahan pada 2027 sebagai langkah strategis meningkatkan produksi gabah sekaligus mempercepat penerapan teknologi pertanian di berbagai daerah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program tersebut akan dikembangkan secara masif agar manfaatnya dapat dirasakan petani di seluruh Indonesia. Optimisme tersebut memiliki dasar kuat karena penerapan Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PM-AAS menunjukkan kemampuan meningkatkan hasil panen dari produktivitas konvensional sekitar 5 hingga 6 ton menjadi 10 sampai 13 ton per hektare.
Capaian itu memperlihatkan bahwa penggunaan benih unggul yang dipadukan dengan teknologi budidaya dapat menjadi salah satu jalan penting untuk memperkuat produksi pangan nasional. Pusat pembenihan BRMP Padi di Subang bahkan disebut sebagai fasilitas pembibitan terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi sekitar 250 ton benih unggul setiap tahun.
Fasilitas tersebut memproduksi berbagai varietas yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan musim, termasuk varietas yang memiliki ketahanan terhadap kekeringan maupun varietas untuk musim hujan. Dari sisi teknis, peningkatan hasil melalui PM-AAS antara lain ditopang oleh peningkatan populasi tanaman menggunakan teknik tanam langsung atau direct seeding.
Jika pola tanam konvensional dengan jarak 20 hingga 25 sentimeter menghasilkan sekitar 360 ribu rumpun per hektare, penerapan teknologi baru dapat meningkatkan populasi menjadi sekitar 800 ribu hingga 1 juta rumpun. Kerapatan tanaman menjadi salah satu faktor yang mendorong produktivitas hingga hampir dua kali lipat.
Selain meningkatkan populasi, metode tanam langsung juga dinilai lebih efisien karena mengurangi tahapan persemaian dan pemindahan bibit sehingga waktu, tenaga, dan biaya petani dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kebijakan tersebut menjadi semakin penting ketika Badan Pusat Statistik memproyeksikan potensi penurunan produksi padi sebesar 0,08 persen atau sekitar 30 ribu ton pada Oktober 2026.
Bagi pemerintah, angka tersebut masih relatif kecil dan dapat diantisipasi melalui peningkatan produktivitas. Andi Amran Sulaiman memperkirakan tambahan biaya benih dan pupuk sekitar Rp2 juta per hektare dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang jauh lebih besar.
Dengan asumsi hasil panen mencapai 10 ton per hektare dan Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, nilai produksi dapat mencapai Rp65 juta. Jika biaya operasional maksimal berada pada kisaran Rp20 juta, terdapat ruang pendapatan bersih yang cukup besar bagi petani.
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa investasi pada benih berkualitas dan teknologi pertanian tidak semata-mata menjadi tambahan beban biaya, tetapi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Apabila program subsidi mencakup 1 juta hektare dan mampu menghasilkan tambahan sekitar 5 ton per hektare, maka terdapat potensi tambahan produksi sekitar 5 juta ton.
Jika cakupan dan produktivitas terus meningkat, kontribusinya terhadap pendapatan petani serta ketersediaan gabah nasional tentu akan semakin besar. Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir dalam mendorong peningkatan produksi juga menjadi modal penting untuk memperluas kebijakan tersebut.
Pemerintah mencatat produksi tahun berjalan sekitar 245 juta ton, sementara penguatan kapasitas pembenihan terus dilakukan agar kebutuhan benih di berbagai wilayah dapat terpenuhi. Implementasi PM-AAS juga mulai bergerak ke daerah, salah satunya melalui gerakan tanam perdana di Desa Masani, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, setelah sebelumnya diterapkan di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona Puselemba.
Perluasan teknologi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata petani di daerah. Kepala BRMP Sulawesi Tengah Dr. Ruslan Boy menilai PM-AAS bukan sekadar program tanam padi, melainkan bagian dari transformasi menuju sistem pertanian yang lebih maju, terukur, efisien, dan berdaya saing.
Pandangan tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah daerah. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny Lamadjido menyampaikan bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, dan kelompok tani perlu terus diperkuat agar teknologi tidak berhenti sebagai program percontohan, melainkan benar-benar menjadi pola baru dalam budidaya padi. Pada akhirnya, perluasan subsidi benih berkualitas perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga produksi, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
Pemerintah perlu memastikan distribusi benih tepat sasaran, pendampingan teknologi berjalan konsisten, serta keberhasilan di Subang dan daerah lain dapat direplikasi secara luas. Dengan dukungan berkelanjutan, peningkatan produktivitas bukan hanya menjadi target angka produksi, tetapi juga fondasi bagi petani yang lebih sejahtera dan ketahanan pangan nasional yang semakin kuat.
*) Pengamat Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan
