Jakarta – Pemerintah terus mempercepat Program Listrik Desa sebagai upaya memperluas pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik di 1.400 desa sebelum 14 Agustus 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional, memperkuat pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan energi yang merata.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan peresmian sambungan listrik desa akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo setelah pemerintah berhasil menghadirkan akses listrik secara bertahap ke sejumlah wilayah yang sebelumnya belum teraliri listrik.
“Ini akan dilakukan peresmian oleh bapak presiden nanti dalam waktu dekat sebelum tanggal 14 Agustus,” kata Bahlil.
Menurut Bahlil, hingga kini masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum menikmati layanan listrik. Sejak akhir 2025, pemerintah telah berhasil mengalirkan listrik ke sekitar 1.400 desa sebagai tahap awal percepatan elektrifikasi nasional.
Selain memperluas jaringan listrik, pemerintah juga mulai merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai bagian dari pengembangan energi bersih nasional.
“Jadi, ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan nanti bapak presiden sendiri yang insyaallah dalam rencananya akan meresmikan,” beber Bahlil.
Program tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 mengenai Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025–2029. Pemerintah menerapkan tiga strategi utama, yakni memperluas jaringan PLN, membangun mini grid berbasis energi baru terbarukan di wilayah terpencil, serta menyediakan PLTS individual lengkap dengan baterai untuk permukiman yang sulit dijangkau jaringan listrik.
Data PT PLN (Persero) menunjukkan rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,83 persen, sedangkan rasio desa berlistrik mencapai 99,97 persen. Pemerintah menargetkan pemerataan akses listrik dapat terus ditingkatkan hingga mendekati 100 persen pada 2029.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana.
“Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang diimplementasikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mempercepat Program Listrik Desa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Kebijakan ini menunjukkan pembangunan sektor energi diarahkan tidak hanya untuk memperluas infrastruktur, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
Menurutnya, pemerataan akses listrik akan mendorong pertumbuhan UMKM, pertanian, perikanan, pendidikan, layanan kesehatan, serta ekonomi digital di berbagai daerah.
