Oleh : Abdul Razak)*
Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui proses verifikasi dan validasi sebelum aset diserahterimakan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bangunan, kendaraan, serta sarana pendukung koperasi telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sekitar 24 ribu bangunan Kopdes Merah Putih yang telah dibangun akan melalui tahapan pemeriksaan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pembangunan di lapangan dengan standar teknis yang telah ditentukan pemerintah.
Menurut Tito, pemeriksaan tidak hanya mencakup kondisi bangunan, tetapi juga lokasi dan kendaraan operasional yang disiapkan untuk mendukung aktivitas koperasi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, aset tersebut belum dapat diserahterimakan dan perlu diperbaiki terlebih dahulu.
Tahapan tersebut melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta jajaran inspektorat. Setelah proses verifikasi dinyatakan sesuai, berita acara serah terima dapat dilakukan kepada pemerintah desa.
Tito menjelaskan, mekanisme tersebut diperlukan agar aset yang nantinya menjadi bagian dari kekayaan desa benar-benar sesuai dengan ketentuan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan atau ketidaksesuaian spesifikasi, proses serah terima akan ditunda hingga perbaikan dilakukan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga meminta kepala desa tidak mengkhawatirkan proses pemeriksaan tersebut. Menurutnya, verifikasi dan validasi justru diperlukan untuk memastikan seluruh aset yang akan diterima desa berada dalam kondisi dan spesifikasi sebagaimana mestinya.
Yandri mengatakan pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi. Hasilnya kemudian ditinjau kembali oleh BPKP bersama unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Kejaksaan. Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta pengurus koperasi diminta mendukung seluruh tahapan tersebut.
Pemeriksaan juga dilakukan secara konkret terhadap sarana yang tersedia. Kendaraan operasional, misalnya, tidak cukup hanya tercatat dalam dokumen, tetapi juga diperiksa keberadaan dan kelayakannya. Kondisi bangunan dan kelengkapan fasilitas koperasi menjadi bagian dari objek pemeriksaan di lapangan.
Urgensi verifikasi semakin penting karena pembangunan Kopdes Merah Putih berkaitan dengan penggunaan alokasi dana desa. Pemeriksaan yang dilakukan sejak awal dapat menjadi mekanisme pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik memiliki dasar administrasi dan kondisi fisik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tingkat daerah, praktik verifikasi lapangan telah dilakukan Pemerintah Kota Sawahlunto sejak Januari 2026. Kepala Dinas Koperindag bersama tim lintas organisasi perangkat daerah melakukan survei terhadap lokasi pembangunan koperasi, termasuk gerai dan pergudangan.
Tim tersebut melibatkan Dinas PUPR, Dinas Sosial PMDPPA, BPKAD, camat, serta Bagian Tata Pemerintahan. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan data yang disampaikan dengan kondisi aktual di lokasi. Tim juga berdiskusi dengan kepala desa dan unsur terkait untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan.
Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa validasi tidak semata-mata bersifat administratif. Pemeriksaan langsung ke lapangan menjadi cara untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pembangunan fisik, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, potensi perbedaan antara laporan dan kondisi aktual dapat diketahui lebih awal.
Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, pengelolaan Kopdes Merah Putih akan menjadi kewenangan pemerintah desa. Yandri menjelaskan, koperasi tersebut lahir dari desa melalui Musyawarah Desa Khusus dan badan hukumnya tercatat sebagai bagian dari inisiatif desa.
Konsekuensinya, bangunan dan kendaraan yang menjadi bagian dari fasilitas koperasi nantinya tercatat sebagai aset desa. Pendapatan koperasi juga diproyeksikan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dengan porsi 20 persen sebagaimana disampaikan Yandri.
Skema tersebut membuat proses serah terima memiliki arti lebih luas daripada sekadar perpindahan pengelolaan aset. Serah terima menjadi titik awal ketika desa memperoleh tanggung jawab untuk memastikan fasilitas tersebut dikelola secara tertib, produktif, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah koperasi yang berhasil dibangun. Kualitas bangunan, kelengkapan sarana, legalitas aset, kesiapan pengelola, serta kemampuan koperasi menjalankan kegiatan usaha juga menjadi faktor penting setelah tahap pembangunan selesai.
Verifikasi dan validasi pada akhirnya menjadi lapisan pengamanan sebelum aset publik berpindah ke tangan desa. Pemeriksaan berlapis oleh pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat transparansi sekaligus memberikan kepastian mengenai kondisi aset yang diserahterimakan.
Bagi desa, proses tersebut juga menjadi kesempatan memastikan fasilitas yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Sementara bagi pemerintah, validasi memberikan dasar yang lebih kuat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada publik.
Verifikasi dan validasi menjadi lapisan pengamanan sebelum aset publik berpindah ke tangan desa. Pemeriksaan berlapis oleh pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat transparansi sekaligus memberikan kepastian mengenai kondisi aset yang diserahterimakan.
Bagi desa, proses tersebut menjadi kesempatan memastikan fasilitas yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. Sementara bagi pemerintah, validasi memberikan dasar yang lebih kuat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada publik.
Dengan demikian, akuntabilitas Kopdes Merah Putih tidak berhenti pada pembangunan fisik. Pengawasan sejak tahap verifikasi, serah terima, hingga pengelolaan koperasi merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Semakin tertib proses tersebut, semakin jelas pula pertanggungjawaban atas aset dan sumber daya yang digunakan untuk membangun ekonomi desa.
)* Analis Kebijakan publik
