Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan melalui gerak terpadu lintas kementerian dan lembaga. Strategi tersebut menggabungkan kekuatan personel, operasi darat dan udara, pemantauan titik panas, hingga operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mempercepat pengendalian kebakaran di wilayah rawan.
Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Wilayah tersebut mendapat perhatian khusus karena memiliki kawasan gambut yang rentan terbakar ketika memasuki periode kering.
Kementerian Kehutanan mengerahkan 12.880 personel gabungan yang terdiri atas Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan. Kekuatan tersebut ditempatkan secara dinamis sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan pengerahan personel dilakukan untuk memastikan respons terhadap titik api dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran.
“Sebagai bentuk respons cepat di lapangan, pemerintah memobilisasi kekuatan penuh sebanyak 12.880 personel gabungan dari Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaku usaha, hingga relawan,” ujar Ristianto.
Kekuatan tersebut kemudian diperkuat melalui patroli terpadu, pemadaman awal, pemadaman lanjutan, pembuatan sekat bakar, pendinginan, serta penjagaan setelah api berhasil dipadamkan. Pola ini ditujukan untuk mencegah munculnya kembali titik api dan mengantisipasi perluasan kebakaran.
Dukungan udara turut menjadi bagian penting dalam operasi. OMC dilakukan berdasarkan ketersediaan awan yang dianalisis BMKG, sementara pesawat patroli dan water bombing dimanfaatkan untuk menjangkau kawasan yang sulit diakses melalui jalur darat.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan keterpaduan seluruh unsur agar sumber daya negara dapat digunakan secara maksimal.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri serta seluruh unsur terkait harus terus diperkuat untuk mengendalikan titik-titik kebakaran, mencegah meluasnya dampak dan melindungi keselamatan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan untuk menjaga keselamatan rakyat, kelestarian lingkungan serta keamanan wilayah,” tegas Sjafrie.
Selain fokus pada pemadaman, pemerintah terus memantau kualitas udara, jarak pandang penerbangan, serta dampak asap terhadap aktivitas masyarakat. Koordinasi lintas sektor juga memastikan langkah penanganan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di setiap wilayah.
Gerak satu komando tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi karhutla secara cepat, terukur, dan terintegrasi. Perpaduan kekuatan manusia, teknologi, dukungan udara, rekayasa cuaca, serta partisipasi masyarakat diharapkan mampu menekan kebakaran sejak dini sekaligus melindungi lingkungan dan keselamatan warga.
