Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak fenomena El Nino. Pengawasan terhadap pengelolaan lahan dan penegakan hukum diperketat, sementara BMKG memperkuat mitigasi melalui pemantauan cuaca, hotspot, kualitas udara hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan ancaman karhutla masih perlu diwaspadai karena kondisi saat ini belum mencapai puncak El Nino. Penanganan yang tidak tepat dinilai dapat membuat kebakaran terus meningkat.
“Hal yang tadi saya sampaikan bahwa ini kita belum sampai ke puncak. Maka ini akan terus bergelombang, bisa naik terus apabila kita menanganinya kurang tepat,” kata Djamari.
Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sejumlah dugaan pelanggaran yang memicu kebakaran, baik akibat kesengajaan maupun kelalaian, kini mulai diproses hukum.
“Itu yang kami tangani dan kami sampaikan semua, dan kami akan lakukan kegiatan itu. Bahkan beberapa dari yang kita lihat itu, dari pelanggaran-pelanggaran ini pun, sudah mulai diproses hukum, berjalan,” ucap Djamari.
Pemerintah turut menghentikan sementara ketentuan daerah berbasis kearifan lokal yang sebelumnya memungkinkan pembakaran lahan dengan batas maksimal dua hektare.
Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan September masih menjadi fase kritis karhutla. Kondisi kering masih dominan, sementara hotspot dan sebaran asap terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
“Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama,” ujar Faisal.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, BMKG menjalankan OMC bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak terkait lainnya.
“OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah,” jelas Faisal.
BMKG juga memperkuat layanan informasi cuaca dan iklim, pemantauan kualitas udara, serta peringatan dini. Langkah tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat di daerah untuk menentukan upaya pencegahan maupun pengendalian kebakaran secara lebih cepat.
BMKG memperkirakan El Nino masih bertahan hingga awal 2027 sehingga kewaspadaan dan koordinasi lintas instansi terus diperkuat.**
