Oleh: Rizky Adhiguna Santoso
Perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menjadi momentum penting dalam menunjukkan bagaimana sistem hukum di Indonesia bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya kepada Pusat Polisi Militer TNI tidak hanya menjadi langkah prosedural, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip hukum yang tepat dalam menentukan kewenangan penanganan perkara. Di tengah sorotan publik, langkah ini memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum berupaya menjaga profesionalisme sekaligus memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.
Sejak laporan diterima, Polda Metro Jaya melalui Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Iman Imanuddin telah melakukan serangkaian penyelidikan secara menyeluruh. Proses tersebut mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga pendalaman berbagai fakta yang berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Andrie Yunus. Dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Iman Imanuddin menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan yang menjadi dasar penting dalam menentukan langkah selanjutnya. Ia menjelaskan bahwa dari hasil penyelidikan tersebut ditemukan fakta-fakta signifikan yang mengarah pada keterlibatan oknum prajurit, sehingga perkara tersebut secara resmi dilimpahkan ke Puspom TNI.
Pelimpahan ini bukan tanpa dasar, melainkan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang telah diatur secara tegas dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa penyidikan terhadap empat prajurit yang diduga terlibat saat ini tengah berjalan secara intensif. Proses tersebut dilakukan oleh penyidik dari Pusat Polisi Militer TNI dengan pendekatan yang sistematis dan profesional. Hal ini menunjukkan bahwa institusi militer tidak tinggal diam dan justru mengambil langkah cepat untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara serius.
Penanganan perkara oleh Polisi Militer TNI mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga disiplin internal serta akuntabilitas institusi. Setiap dugaan pelanggaran oleh prajurit tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan dalam prosesnya. Publik diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas, mengingat mekanisme yang digunakan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat.
Dalam perspektif hukum, pakar hukum Fransiscus Xaverius Tangkudung menjelaskan bahwa pelimpahan perkara ini merupakan implementasi dari prinsip lex specialis, yaitu aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum. Dalam konteks ini, setiap anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana berada di bawah yurisdiksi peradilan militer. Ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan kepada institusi militer untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang melibatkan prajurit.
Selain itu, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer serta berbagai regulasi terkait disiplin prajurit semakin memperkuat legitimasi sistem peradilan militer. Dengan adanya aturan yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum dapat dihindari. Hal ini penting agar setiap proses penanganan perkara berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Peradilan militer juga dikenal memiliki standar disiplin yang tinggi. Mekanisme internal yang dimiliki memungkinkan penanganan perkara dilakukan secara lebih fokus dan tegas. Karakteristik institusi militer yang berbeda dengan masyarakat sipil membuat pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum juga memiliki kekhususan tersendiri. Dalam praktiknya, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berupa hukuman pidana, tetapi juga dapat disertai sanksi administratif seperti pemecatan tidak dengan hormat, penurunan pangkat, hingga pencabutan status sebagai prajurit.
Rekam jejak peradilan militer dalam menangani berbagai kasus sebelumnya juga menunjukkan konsistensi dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran serius. Hal ini menjadi indikator bahwa institusi militer tidak ragu untuk bertindak tegas terhadap anggotanya sendiri demi menjaga integritas dan kehormatan institusi. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa sistem hukum di lingkungan militer mampu berjalan secara objektif dan profesional.
Di sisi lain, anggapan bahwa peradilan militer bersifat tertutup tidak sepenuhnya tepat. Pada prinsipnya, persidangan militer tetap terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara tertentu yang berkaitan dengan kepentingan strategis atau rahasia negara. Keterbukaan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.
Wakil Menteri HAM Mugiyanto menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong penegakan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam kasus yang melibatkan aparat. Ia menyampaikan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan bahwa prinsip hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap tahapan proses hukum, sehingga tidak ada praktik yang mencederai rasa keadilan.
Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga mencatat berbagai keberhasilan dalam memperkuat sistem hukum dan tata kelola pemerintahan. Upaya reformasi birokrasi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sementara koordinasi antar lembaga penegak hukum semakin diperkuat guna memastikan efektivitas penanganan perkara. Selain itu, pemerintah juga berhasil menjaga stabilitas nasional yang kondusif, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih optimal tanpa gangguan yang berarti.
Pada akhirnya, pelimpahan kasus penyiraman air keras ini menjadi bukti bahwa sistem peradilan militer berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah ini bukanlah bentuk pengalihan tanggung jawab, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang telah dirancang untuk memastikan setiap perkara ditangani oleh institusi yang berwenang. Oleh karena itu, dukungan dan kepercayaan publik sangat diperlukan agar proses hukum dapat berjalan dengan baik, transparan, dan menghasilkan putusan yang adil.
*) Pengamat Sistem Peradilan Militer
