Oleh : Antonius Utomo )*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian di tengah musim kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Namun, situasi tersebut sekaligus menunjukkan semakin kuatnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi bencana. Negara hadir bukan hanya ketika api telah membesar, tetapi melalui rangkaian pencegahan, pemantauan, pemadaman, hingga pemulihan yang melibatkan berbagai unsur secara terpadu. TNI, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, dunia usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu tujuan, yakni melindungi lingkungan sekaligus memastikan keselamatan masyarakat.
Pemerintah telah memperkuat operasi pengendalian karhutla terutama di wilayah yang memiliki risiko tinggi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. BNPB menyebut risiko karhutla diperkirakan meningkat pada periode Agustus hingga September 2026 sehingga penguatan operasi darat, udara, pemantauan hotspot, serta kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi penanganan.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menekankan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI, telah mengerahkan seluruh kemampuan serta kekuatan untuk menangani karhutla, pihakny juga menyampaikan kepada Komisi I untuk bisa kita teruskan kepada masing-masing sektor atau pihak yang mempunyai kaitan dengan bencana kebakaran hutan. Khususnya kita mengajak kerja sama dan gotong royong kepada semua pengusaha hutan yang ada di wilayah nasional untuk ikut serta bergotong royong dalam rangka memitigasi kebakaran hutan yang sedang berkembang ini,
Kehadiran negara terlihat dari pengerahan sumber daya yang tidak hanya mengandalkan satu institusi. BNPB mengoordinasikan operasi darat dan udara melalui pos komando, sementara unsur TNI dan Polri memperkuat personel serta dukungan operasional di lapangan. Di udara, pemadaman dilakukan melalui water bombing dan didukung operasi modifikasi cuaca untuk membantu meningkatkan potensi hujan di wilayah yang membutuhkan.
Dukungan TNI juga menjadi bagian penting dari operasi terpadu tersebut. Sejumlah pesawat TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, terutama dalam mendukung operasi udara dan pemadaman dari kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Keterlibatan TNI menunjukkan bahwa kemampuan pertahanan negara dapat dimobilisasi untuk kepentingan kemanusiaan dan perlindungan masyarakat ketika menghadapi bencana berskala luas.
Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi mengatakan Kesiapsiagaan dan pengerahan personel tersebut merupakan wujud komitmen TNI untuk senantiasa hadir membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana karhutla
Pada saat yang sama, Kementerian PU turut memainkan peran dalam mendukung penanganan karhutla melalui kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki. Perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah menangani titik kebakaran di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Di Jambi, misalnya, tim gabungan melakukan pemadaman terhadap kebakaran di kawasan Tahura Senami, Batanghari, dengan luasan sekitar 100 hektare. Penanganan juga dilakukan terhadap titik api di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana, menjaga ketersediaan air, melindungi lingkungan, serta menjamin keselamatan Masyarakat
Sinergi lintas sektor tersebut menjadi semakin penting karena karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya dapat menjalar kepada kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, perekonomian, hingga kualitas udara. Karena itu, keselamatan masyarakat ditempatkan sebagai prioritas dalam operasi pengendalian karhutla. Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, pelaku usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat di sekitar wilayah rawan kebakaran.
Pendekatan tersebut juga memperlihatkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi semakin menempatkan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai prioritas. Pemanfaatan data hotspot berbasis satelit, pemantauan cuaca, patroli udara, drone, operasi modifikasi cuaca, serta penguatan kapasitas masyarakat menjadi bagian dari ekosistem pengendalian karhutla yang semakin modern.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa penanganan bencana dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, TNI, Polri, BNPB, serta instansi terkait. Menurut Presiden, seluruh unsur pemerintah telah bekerja secara efektif dalam menghadapi berbagai kondisi bencana dan iklim ekstrem. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa prinsip negara hadir diterjemahkan melalui kerja bersama, bukan sekadar pernyataan.
Perkembangan penanganan karhutla dalam beberapa hari terakhir memperkuat gambaran tersebut. Pemerintah terus meningkatkan operasi darat dan udara di berbagai wilayah, sementara koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Di Riau, misalnya, pemerintah melakukan pengecekan langsung terhadap penanganan karhutla sekaligus memastikan dampak sosial akibat kebakaran ikut mendapat perhatian.
Karhutla memang menjadi tantangan serius, terlebih ketika kondisi cuaca kering meningkatkan potensi penyebaran api. Namun, tantangan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat gotong royong nasional. Ketika TNI bergerak di lapangan dan udara, BNPB mengoordinasikan penanganan bencana.
Pada akhirnya, keberhasilan melawan karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa kuat sistem pencegahan dibangun dan seberapa besar masyarakat terlindungi dari dampaknya. Kolaborasi lintas lembaga dan partisipasi masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga hutan, lahan, kesehatan, serta keberlangsungan aktivitas sosial dan ekonomi. Negara hadir ketika seluruh kekuatan tersebut bergerak bersama: cepat merespons, kuat mencegah, dan konsisten melindungi masyarakat serta lingkungan Indonesia.
)* Pengamat Kebijakan Strategis
