Oleh: Dimas Saputra )*
Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Washington DC pada 16 Februari 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di pasar global. Di tengah dinamika ekonomi dunia yang semakin terfragmentasi, langkah diplomasi yang terukur dinilai krusial untuk menjaga stabilitas dan memperluas ruang pertumbuhan nasional.
Keberangkatan Presiden dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma bersama rombongan terbatas mencerminkan fokus dan efisiensi agenda. Dalam lawatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Komposisi delegasi menunjukkan bahwa isu energi, industri, dan tata kelola pemerintahan menjadi bagian integral dari strategi ekonomi yang dibawa.
Di Washington DC, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus membahas kerja sama strategis lintas sektor, terutama terkait perdagangan dan investasi.
Rencana penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade menjadi salah satu agenda utama. Kesepakatan perdagangan timbal balik ini diharapkan memperluas akses pasar Indonesia, meningkatkan kepastian usaha, dan menciptakan peluang investasi yang saling menguntungkan. Pemerintah memandang perjanjian tersebut sebagai instrumen konkret untuk memperkuat daya saing nasional di tengah kompetisi global.
Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Presiden menggelar rapat konsolidasi bersama jajaran menteri ekonomi di Hambalang. Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Dalam rapat tersebut, menurut penjelasan Sekretaris Kabinet, Presiden menekankan bahwa setiap perundingan ekonomi harus menghasilkan manfaat jangka panjang bagi struktur ekonomi nasional. Diplomasi tidak boleh berhenti pada capaian jangka pendek, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan produktivitas industri dalam negeri dan penguatan rantai pasok global.
Penekanan itu mencerminkan pendekatan yang sistematis. Pemerintah berupaya memastikan bahwa integrasi Indonesia ke dalam perdagangan internasional tetap sejalan dengan agenda hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan nilai tambah domestik. Ketahanan ekonomi dipahami bukan hanya sebagai stabilitas makro, tetapi juga sebagai kemampuan industri nasional bersaing secara berkelanjutan.
Momentum internasional sebelumnya di World Economic Forum di Davos turut memperkuat arah kebijakan tersebut. Kehadiran Presiden di forum global itu dinilai diaspora Indonesia sebagai langkah strategis untuk menegaskan posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Mahasiswa Magister Material Science and Engineering di ETH Zurich sekaligus Materials Engineer di Hilti Group, Alvin Wihono, menilai kepemimpinan Presiden memiliki visi jangka panjang dan konsistensi arah kebijakan. Ia berpandangan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan forum global tidak hanya untuk menarik investasi finansial, tetapi juga untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia serta transfer pengetahuan.
Pandangan tersebut mencerminkan harapan generasi muda diaspora terhadap strategi ekonomi pemerintah. Ketahanan ekonomi, dalam perspektif mereka, tidak hanya dibangun melalui arus modal, tetapi juga melalui penguatan kualitas manusia dan inovasi.
Antusiasme juga datang dari diaspora di Basel. Warga Indonesia yang telah lama menetap di Swiss, Pardy, mengaku bangga dapat menyambut langsung kehadiran Presiden. Momen itu dianggap sebagai simbol kedekatan negara dengan warganya di luar negeri sekaligus penegasan bahwa Indonesia hadir aktif dalam percaturan global.
Diaspora lainnya, Aldi, melihat kepemimpinan Presiden sebagai figur yang strategis dalam mengelola prioritas nasional dan membangun relasi dengan negara mitra. Ia menilai pendekatan kebijakan ekonomi yang berbasis visi jelas menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global.
Kunjungan kerja ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat diplomasi ekonomi yang adaptif. Pemerintah menempatkan kerja sama bilateral sebagai sarana membuka peluang ekspor baru, memperluas jejaring industri, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan nasional.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi bersifat seremonial, melainkan berorientasi hasil. Setiap pertemuan dirancang untuk menghasilkan komitmen konkret yang dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan teknis di dalam negeri. Sinkronisasi antara agenda luar negeri dan reformasi domestik menjadi kunci efektivitas strategi ini.
Selain itu, pemerintah juga menilai bahwa penguatan kerja sama dengan mitra strategis akan membantu diversifikasi pasar ekspor Indonesia. Ketergantungan pada pasar tertentu perlu dikurangi agar struktur perdagangan lebih tangguh menghadapi gejolak eksternal. Diversifikasi ini sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha nasional untuk naik kelas dan menembus rantai pasok global yang lebih kompleks.
Konsistensi arah kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor internasional. Stabilitas politik dan kesinambungan program prioritas dinilai sebagai modal utama untuk menarik investasi jangka panjang. Dengan kombinasi diplomasi aktif dan reformasi domestik, Indonesia berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap inklusif, berdaya tahan, dan berorientasi masa depan.
Secara keseluruhan, momentum kunjungan kerja ini memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjadikan diplomasi ekonomi sebagai garda depan penguatan ketahanan nasional. Dengan pendekatan terkoordinasi, dukungan kabinet ekonomi, serta apresiasi dari diaspora, langkah Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak bersikap pasif menghadapi fragmentasi global, melainkan aktif memperluas peluang dan memperkokoh posisi di pasar dunia.
