Oleh: Rivan Doni Saputra (*
Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional terus bergerak maju melalui langkah-langkah transformasi yang visioner dan adaptif. Pemerintah Indonesia secara progresif mengarahkan pembangunan sektor pertanian menuju pertanian modern yang tangguh dan berdaya saing. Melalui penguatan kebijakan pertanian berkelanjutan, pemerintah mengintegrasikan pemanfaatan inovasi teknologi, peningkatan efisiensi produksi, serta komitmen kuat terhadap kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menegaskan kesiapan Indonesia dalam membangun sistem pangan nasional yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan bangsa.
Salah satu fondasi penting dalam agenda tersebut adalah penerapan Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF). Head of Crop Protection Research & Development Asia Tenggara & Pakistan Bayer Crop Science sekaligus Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, menegaskan bahwa SPMF merupakan kerangka nasional pengelolaan pestisida berkelanjutan yang dirancang untuk memperkuat sistem pertanian Indonesia agar lebih tangguh dan modern. Inisiatif ini lahir dari kolaborasi multipihak, mulai dari Kementerian Pertanian, BRIN, hingga pelaku industri dan relawan lapangan.
Menurut Kukuh, SPMF tidak berdiri sendiri, melainkan melengkapi berbagai program strategis pemerintah yang selama ini telah berjalan, seperti penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta perbaikan infrastruktur irigasi. Dengan kerangka ini, penggunaan sarana produksi pertanian menjadi lebih terukur, aman, dan berbasis ilmu pengetahuan. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada kesejahteraan petani serta daya tahan sektor pertanian terhadap dampak perubahan iklim.
Indonesia sendiri merupakan negara dengan potensi pertanian yang sangat besar. Namun potensi tersebut dihadapkan pada tantangan multidimensi, mulai dari alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tuntutan adopsi teknologi pertanian terkini. Tanpa transformasi yang terencana, potensi besar itu justru berisiko tidak termanfaatkan secara optimal. Di sinilah pentingnya kebijakan yang mampu menjembatani tradisi pertanian rakyat dengan inovasi modern.
Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Leli Nurhayati, M.Sc. Ia menegaskan bahwa penerapan SPMF sangat relevan untuk mendukung sistem pangan berkelanjutan sekaligus menarik minat petani milenial. Penggunaan pestisida yang ramah lingkungan dinilai tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga memberikan efisiensi biaya produksi serta menjamin keamanan pangan bagi konsumen.
Isu regenerasi petani menjadi perhatian serius pemerintah. Saat ini, mayoritas petani Indonesia masih berasal dari kelompok usia senior. Tanpa strategi regenerasi yang jelas, ketahanan pangan nasional berpotensi menghadapi masalah serius di masa depan. Melalui dukungan teknologi seperti drone pertanian, digitalisasi perizinan, serta program pendampingan dan pelatihan, SPMF dipandang mampu mendorong lahirnya petani milenial yang profesional, adaptif, dan mandiri.
Komitmen kolaboratif juga terus diperkuat. CropLife Indonesia menegaskan kesiapannya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dan relawan di lapangan agar inovasi pertanian modern benar-benar dapat diadopsi oleh generasi muda. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa transformasi pertanian tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani di lapangan.
Di sisi hulu, pemerintah juga melakukan pembenahan serius pada industri pupuk nasional. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa modernisasi pabrik amoniak di PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) Bontang diproyeksikan mampu menurunkan harga pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK hingga 20 persen. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam revitalisasi industri pupuk nasional, karena tidak hanya menekan harga, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi.
Lebih jauh, proyek tersebut merupakan bagian dari peta jalan besar pemerintah untuk membangun tujuh pabrik pupuk baru, dengan lima di antaranya ditargetkan rampung sebelum 2029. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan ketersediaan pupuk yang terjangkau dan berkelanjutan sebagai penopang utama produktivitas pertanian nasional.
Keseluruhan kebijakan ini mencerminkan arah pembangunan pertanian yang semakin terintegrasi. Penyaluran pupuk bersubsidi, bantuan alsintan, perbaikan irigasi, penerapan SPMF, hingga modernisasi industri pupuk merupakan satu kesatuan strategi dalam mentransformasikan pertanian Indonesia dari sistem konvensional menuju pertanian modern yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sebagai pengamat pertanian, langkah-langkah ini patut diapresiasi dan didukung. Tantangan memang tidak ringan, tetapi arah kebijakan sudah berada di jalur yang tepat. Dengan pengelolaan inovasi secara aman dan bertanggung jawab, serta kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan petani, swasembada pangan bukanlah sekadar slogan, melainkan tujuan yang realistis untuk dicapai.
Pada akhirnya, modernisasi pertanian adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi, kepercayaan, dan partisipasi semua pihak. Masyarakat dan pelaku pertanian perlu memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengawal transformasi ini. Dengan dukungan bersama, pertanian modern bukan hanya akan memperkuat swasembada pangan, tetapi juga menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama kemandirian dan ketahanan bangsa di masa depan.
(* Penulis merupakan Pengamat Pertanian Modern
