*) Oleh : Mahfud Satria
Gagasan Sekolah Rakyat muncul sebagai harapan baru bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi keluarga yang selama ini merasa tersisih oleh praktik-praktik tidak adil dalam penerimaan peserta didik. Istilah “titipan” sudah lama menjadi bisik-bisik publik yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, terutama sekolah negeri. Ketika akses pendidikan dipengaruhi oleh kedekatan, jabatan, atau kekuatan ekonomi, maka esensi pendidikan sebagai hak dasar warga negara menjadi kabur. Sekolah Rakyat hadir membawa semangat koreksi terhadap praktik tersebut.
Sekolah Rakyat pada dasarnya menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, maupun relasi orang tuanya. Konsep ini mengembalikan sekolah pada fungsinya sebagai ruang pembelajaran yang adil dan inklusif. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, pekerja informal, buruh, petani, hingga masyarakat marginal mendapat kesempatan yang setara untuk berkembang. Dengan demikian, sekolah benar-benar menjadi alat mobilitas sosial, bukan sekadar ruang reproduksi ketimpangan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan larangan keras terhadap praktik titipan dalam proses seleksi siswa Sekolah Rakyat, karena dinilai mencederai prinsip keadilan dan tujuan utama program tersebut. Ia mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, sehingga seluruh proses seleksi harus berjalan objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan apa pun. Menurutnya, jika praktik titipan masih terjadi, maka kepercayaan publik akan runtuh dan semangat menghadirkan pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil akan kehilangan maknanya.
Dukungan terhadap Sekolah Rakyat tanpa titipan juga berarti memperkuat nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Ketika anak diterima di sekolah melalui proses yang transparan dan adil, mereka belajar bahwa keberhasilan tidak harus diraih melalui jalan pintas. Nilai ini penting ditanamkan sejak usia sekolah agar generasi muda tumbuh dengan karakter yang kuat, percaya diri pada kemampuan sendiri, dan menghargai proses. Pendidikan karakter semacam ini sering kali lebih bermakna dibandingkan sekadar capaian akademik.
Selain itu, Sekolah Rakyat dapat mendorong peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh. Tanpa intervensi kepentingan, sekolah memiliki ruang yang lebih bebas untuk fokus pada peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan guru, serta pelayanan kepada peserta didik. Guru pun dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan non-akademik. Lingkungan sekolah menjadi lebih sehat, kondusif, dan berorientasi pada prestasi yang wajar serta berkeadilan.
Dari sisi tata kelola, dukungan publik terhadap Sekolah Rakyat mendorong pemerintah dan pengelola pendidikan untuk memperkuat sistem seleksi yang transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi, keterbukaan informasi, serta pengawasan dari masyarakat menjadi kunci penting. Ketika proses penerimaan siswa dapat diakses dan dipahami oleh publik, potensi penyalahgunaan kewenangan dapat ditekan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan pun akan meningkat secara perlahan namun pasti.
Bupati Pinrang, Sulawesi Selatan, H.A. Irwan Hamid, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program prioritas nasional tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan yang lebih adil bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah Rakyat juga memiliki dampak sosial yang luas. Anak-anak yang diterima berdasarkan kebutuhan dan kemampuan akan tumbuh bersama dalam keberagaman latar belakang. Interaksi ini membentuk empati, solidaritas, dan rasa kebersamaan antar siswa. Sekolah menjadi miniatur masyarakat yang plural, tempat anak belajar hidup berdampingan dan saling menghargai. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk membangun kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Abdul Mu’ti menegaskan larangan titipan juga menjadi sinyal kuat bahwa Sekolah Rakyat tidak boleh tercemar oleh praktik lama yang selama ini merugikan masyarakat kecil. Sekolah ini diharapkan benar-benar menjadi ruang aman dan adil bagi anak-anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan berkualitas. Dengan seleksi yang bersih, Sekolah Rakyat dapat menjalankan fungsinya sebagai jaring pengaman sosial di bidang pendidikan, sekaligus menjadi contoh bahwa negara hadir secara nyata untuk melindungi hak belajar setiap anak.
Narasi Sekolah Rakyat tanpa titipan juga penting untuk terus disampaikan kepada publik agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai mekanisme seleksi, kriteria penerimaan, hingga pengawasan pelaksanaannya akan memperkuat kepercayaan orang tua dan masyarakat luas. Ketika prinsip keadilan dijaga sejak awal, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program bantuan pendidikan, tetapi juga simbol komitmen bersama dalam membangun sistem pendidikan yang bersih, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.
Pada akhirnya, mendukung Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Pendidikan yang bersih, adil, dan inklusif akan melahirkan generasi yang kompeten sekaligus berkarakter. Ketika sekolah benar-benar menjadi milik rakyat, bukan milik segelintir orang dengan akses khusus, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa bukan lagi slogan, melainkan kenyataan yang dirasakan bersama.
*) *Penulis adalah Mahasiswa yang tinggal di Jakarta
