Oleh: Yulianus Wenda*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua tidak hanya menghadirkan perubahan dalam pola pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mulai membentuk fondasi ekonomi baru yang memberi harapan besar bagi masyarakat kampung. Selama ini, banyak program pembangunan di Papua lebih sering dipahami sebatas pembangunan fisik dan infrastruktur. Namun melalui MBG, pemerintah menghadirkan pendekatan berbeda yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan anak, hingga peluang kerja bagi warga lokal.
Kehadiran program MBG menunjukkan bahwa pembangunan manusia kini menjadi perhatian utama pemerintah di Papua. Anak-anak sekolah yang sebelumnya harus belajar dalam kondisi asupan gizi terbatas kini mulai mendapatkan perhatian serius melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi setiap hari. Langkah ini sangat penting karena kualitas generasi muda Papua akan sangat menentukan masa depan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Anak-anak yang sehat akan tumbuh lebih kuat, lebih aktif belajar, dan memiliki kesiapan lebih baik untuk bersaing di masa depan.
Di sisi lain, program MBG juga menciptakan pergerakan ekonomi yang nyata di tingkat masyarakat. Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua yang mendorong pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan masyarakat lokal untuk mendukung kebutuhan dapur MBG menjadi langkah yang sangat strategis. Selama ini, petani dan nelayan di banyak wilayah Papua sering menghadapi keterbatasan pasar dan distribusi hasil produksi. Kini, melalui MBG, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar membuka peluang pasar yang stabil bagi masyarakat lokal.
Peninjauan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Supiori oleh Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, memperlihatkan bahwa pemerintah serius menjadikan program ini sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan dapur MBG dengan konstruksi permanen menjadi simbol bahwa pelayanan gizi di Papua dibangun dengan visi jangka panjang. Kehadiran fasilitas yang lebih baik juga menunjukkan bahwa Papua mampu menjadi contoh pelaksanaan program nasional yang berkualitas.
Langkah Supiori yang membangun 12 titik SPPG, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, memperlihatkan pemerataan pelayanan yang semakin baik. Program ini tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar. Dengan kapasitas pelayanan ribuan penerima manfaat, MBG menjadi salah satu program sosial yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat.
Program ini juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat asli Papua. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga pengelola, distribusi, pengolahan bahan makanan, hingga pemasok kebutuhan pangan. Kondisi ini menciptakan ruang ekonomi baru yang sangat potensial, terutama bagi anak-anak muda Papua yang membutuhkan lapangan kerja produktif di daerahnya sendiri. Mama-mama Papua yang selama ini aktif berkebun dan berdagang hasil bumi juga memperoleh peluang lebih besar untuk terlibat dalam rantai pasok pangan MBG.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai, menilai bahwa MBG harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi masyarakat Papua. Pandangan tersebut sangat tepat karena program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menghubungkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan lokal, hingga pemberdayaan tenaga kerja dalam satu sistem yang saling mendukung. Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah, potensi ekonomi yang dihasilkan juga akan semakin besar.
Di Papua Pegunungan, percepatan pelaksanaan MBG menjadi langkah penting untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat di wilayah pedalaman. Penunjukan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, sebagai simbol percepatan program menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan MBG berjalan optimal di delapan kabupaten. Kehadiran program ini menjadi sangat relevan karena membantu anak-anak di daerah pegunungan memperoleh akses makanan bergizi yang lebih baik setiap hari.
Program MBG juga memperlihatkan bagaimana pemerintah mulai memaksimalkan potensi pangan lokal Papua. Upaya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong variasi menu berbasis bahan pangan lokal merupakan langkah yang sangat positif. Papua memiliki kekayaan pangan seperti ikan laut, ubi, sagu, sayur-sayuran lokal, dan berbagai hasil kebun yang bernilai gizi tinggi. Ketika bahan-bahan tersebut digunakan dalam program MBG, maka manfaat yang dihasilkan menjadi berlipat karena selain meningkatkan kualitas gizi, juga memperkuat identitas pangan lokal Papua.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menilai Papua memiliki inovasi MBG yang berkembang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa Papua mampu menjalankan program nasional dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan MBG menjadi modal penting agar program terus berkembang dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Ke depan, program MBG di Papua memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat berbasis kampung. Ketika kebutuhan pangan dipenuhi dari hasil produksi lokal, tenaga kerja berasal dari masyarakat sekitar, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh anak-anak Papua, maka program ini sesungguhnya sedang membangun kemandirian daerah secara bertahap. MBG bukan sekadar program makan gratis, melainkan investasi besar untuk masa depan Papua yang lebih sehat, lebih produktif, dan lebih sejahtera.
*Penulis merupakan Pendamping UMKM
