JAKARTA — Lebih dari 20 negara bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk merumuskan langkah konkret bagi stabilisasi Gaza, dan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari aksi internasional tersebut.
Pemerintah menempatkan keikutsertaan tersebut sebagai kontribusi nyata dalam mendorong implementasi gencatan senjata serta membuka jalan menuju solusi jangka panjang konflik Palestina.
Presiden Prabowo menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington D.C. atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dalam sambutannya di Gala Iftar Dinner Business Summit di U.S. Chamber of Commerce, Prabowo menegaskan arti penting forum tersebut.
“Ini akan menjadi pertemuan yang sangat penting bagi saya,” kata Prabowo.
Ia memandang pertemuan itu strategis bagi Timur Tengah dan perdamaian global, seraya mengakui berbagai tantangan.
“Namun posisi saya adalah, setidaknya kita harus mencoba dan melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza di sela World Economic Forum 2026 di Davos bersama sejumlah pemimpin dunia.
Langkah tersebut menandai keterlibatan Indonesia sejak awal pembentukan arsitektur perdamaian yang digagas melalui BoP.
Dari New York, Menteri Luar Negeri Sugiono memperkuat diplomasi tersebut lewat pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour.
Sugiono menegaskan dukungan terhadap Solusi Dua Negara dan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembentukan BoP serta rencana International Stabilization Force di Gaza.
“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” ujar Sugiono.
“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl A. Mulachela menegaskan posisi prinsip Indonesia.
“Kehadiran Indonesia di BoP tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun,” kata Nabyl.
“Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” tambahnya.
Melalui keterlibatan bersama lebih dari 20 negara anggota BoP, Indonesia mempertegas peran aktifnya dalam aksi internasional untuk Gaza, dengan fokus pada stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi pascakonflik. (*)
