Oleh Thalia Putri )*
Pemerintah Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) terus memperkuat reformasi pasar modal guna menjaga kepercayaan investor, meningkatkan transparansi, serta memastikan perdagangan saham berjalan secara sehat dan berintegritas. Langkah ini menjadi perhatian setelah MSCI Inc. membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia dari pasar berkembang atau Emerging Market menjadi pasar mandiri atau Standalone Market. Di tengah evaluasi tersebut, pemerintah dan regulator menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pasar sekaligus mempertahankan daya tarik investasi nasional melalui pengawasan yang konsisten dan pembenahan berkelanjutan.
Dalam pengumuman pada 15 Oktober 2026, MSCI mengapresiasi sejumlah inisiatif reformasi yang telah dilakukan Indonesia. Meski demikian, MSCI masih menyoroti transparansi kepemilikan saham serta dugaan transaksi terkoordinasi yang berpotensi memengaruhi keandalan pasar. Menanggapi evaluasi tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa pihaknya menghormati penilaian MSCI dan akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan sebagai bahan penyempurnaan pasar modal Indonesia. Menurut Friderica, pasar domestik tetap memiliki prospek yang menjanjikan berkat kondisi fundamental ekonomi yang terjaga, pertumbuhan jumlah investor, valuasi saham yang kompetitif, serta kinerja emiten yang secara umum masih positif.
Komitmen pembenahan juga ditegaskan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi. Ia menjelaskan bahwa perhatian MSCI sejalan dengan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia, terutama dalam memperkuat penegakan hukum secara konsisten. Hasan menilai pengawasan yang efektif dan koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk menjaga keadilan perdagangan, mencegah pelanggaran, serta melindungi kepentingan investor.
Penegakan aturan yang berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan keyakinan pelaku pasar bahwa setiap aktivitas perdagangan berlangsung berdasarkan ketentuan yang berlaku. MSCI sendiri menyatakan pembekuan sejumlah perubahan indeks saham Indonesia tetap diberlakukan sampai terdapat pemberitahuan lebih lanjut. Situasi ini menjadi pengingat bahwa reformasi perlu dibuktikan melalui hasil konkret, keterbukaan informasi, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menilai Indonesia masih memiliki karakteristik yang mendukung posisinya sebagai Emerging Market. Berdasarkan penjelasannya, kapitalisasi pasar Indonesia mencapai sekitar 498 miliar dolar AS dengan sembilan saham yang masuk MSCI Standard Index, melampaui persyaratan minimum tiga saham untuk kategori pasar berkembang. Iding juga menyampaikan bahwa akses investor asing relatif terbuka, arus modal dapat bergerak masuk dan keluar, serta infrastruktur perdagangan beroperasi secara normal dan likuid.
Cadangan devisa Indonesia sebesar 146,3 miliar dolar AS turut menjadi salah satu penopang ketahanan eksternal perekonomian. Meski sejumlah indikator tersebut mendukung daya saing Indonesia, aspek transparansi pada Pilar 5 klasifikasi MSCI masih memerlukan perhatian. Adapun perkembangan ekonomi, ukuran dan likuiditas pasar, serta aksesibilitas pada Pilar 1 hingga Pilar 4 menjadi bagian dari penilaian yang perlu terus dipertahankan.
Iding turut menyoroti keputusan FTSE Russell pada 6 Oktober 2026 yang tetap menempatkan Indonesia dalam kategori Secondary Emerging tanpa memasukkannya ke dalam Watch List. Menurutnya, perbedaan penilaian antara penyedia indeks dapat terjadi karena masing-masing menggunakan metodologi evaluasi tersendiri. Karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat kualitas pasar berdasarkan standar tata kelola yang baik sekaligus memperhatikan masukan lembaga internasional.
BEI bersama OJK dan Self Regulatory Organization (SRO) telah menjalankan sejumlah langkah, antara lain memublikasikan data kepemilikan saham di atas satu persen, memperkaya informasi kepemilikan secara lebih terperinci, serta meningkatkan pengawasan perdagangan. BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menyempurnakan metodologi High Shareholding Concentration (HSC), termasuk memperluas cakupan saham yang ditinjau melalui Price Impact Ratio untuk saham berkapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun sebagai indikator tambahan pemantauan konsentrasi kepemilikan dan aktivitas perdagangan.
Berbagai pembenahan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah selama setahun terakhir dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat tata kelola, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ketahanan fundamental ekonomi, dukungan terhadap aktivitas usaha, serta koordinasi antara pemerintah dan otoritas keuangan menjadi modal penting menghadapi dinamika pasar global.
Di sektor pasar modal, penghapusan harga minimum saham dan peningkatan batas minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15 persen secara bertahap turut diarahkan untuk memperbaiki likuiditas dan memperluas peluang partisipasi investor. Meski hasil reformasi membutuhkan waktu untuk dinilai secara menyeluruh, langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa penguatan pasar tidak hanya bertumpu pada angka indeks, tetapi juga pada keterbukaan, kualitas informasi, perlindungan investor, dan kepastian penegakan aturan.
Menjaga posisi Indonesia sebagai pasar berkembang yang kompetitif membutuhkan kerja bersama, konsistensi kebijakan, dan keberanian menindak setiap pelanggaran. Pemerintah, OJK, BEI, KSEI, emiten, serta seluruh pelaku pasar perlu menjadikan evaluasi internasional sebagai kesempatan memperbaiki kekurangan sekaligus memperkuat keunggulan nasional. Dengan pengawasan yang kuat, transparansi yang semakin baik, dan reformasi yang dijalankan secara terukur, Indonesia memiliki peluang untuk mempertahankan daya tarik pasar modalnya sekaligus membangun ekosistem investasi yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
)* penulis merupakan pengamat ekonomi
