Oleh : Muhammad Nofer
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan geografis dan geologis yang luar biasa. Posisi tersebut memberikan berbagai potensi sumber daya alam sekaligus menghadirkan tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, dinamika geologi, serta karakter cuaca dan iklim menjadikan pembangunan ketahanan bencana sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan investasi strategis untuk menciptakan masyarakat yang semakin aman dan pembangunan yang semakin tangguh.
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran mitigasi bencana menjadi langkah strategis dalam memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai potensi bencana. Presiden Prabowo Subianto menempatkan kesiapan menghadapi keadaan darurat sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko sejak tahap awal.
Peningkatan dukungan anggaran mitigasi memiliki arti penting karena setiap rupiah yang diarahkan untuk kesiapsiagaan merupakan investasi bagi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Dengan perencanaan yang matang, pemerintah dapat memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sarana evakuasi, serta membangun infrastruktur yang lebih sesuai dengan karakteristik risiko di setiap wilayah.
Upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menekankan bahwa BNPB merupakan salah satu aktor dalam sistem kebencanaan, sementara kementerian dan lembaga lainnya memiliki peran sesuai dengan tugas dan sektor masing-masing. Pemahaman tersebut menjadi fondasi penting untuk membangun sistem kebencanaan yang semakin terpadu.
Ketahanan bencana pada dasarnya merupakan agenda lintas sektor. Di bidang pendidikan, pemerintah dapat terus memperkuat literasi kebencanaan melalui pembelajaran, pelatihan, simulasi evakuasi, dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi pusat pembentukan budaya kesiapsiagaan sejak usia dini.
Sektor kesehatan juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional. Fasilitas kesehatan perlu memiliki kesiapan menghadapi situasi darurat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat tetap berjalan. Penguatan tenaga kesehatan, ketersediaan peralatan, sistem logistik, serta prosedur kedaruratan menjadi bagian penting dari upaya memastikan masyarakat memperoleh perlindungan secara cepat dan tepat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu instrumen utama mitigasi. Infrastruktur pengendali banjir, sistem drainase, jalan, jembatan, fasilitas publik, serta berbagai sarana pendukung lainnya perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan potensi risiko. Pembangunan yang tangguh akan membantu menjaga konektivitas sekaligus mendukung keberlanjutan aktivitas masyarakat dan perekonomian ketika menghadapi situasi darurat.
Pandangan Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengenai pentingnya membangun ketahanan bencana sejak awal pembangunan juga menjadi bagian dari penguatan perspektif tersebut. Ketahanan bencana perlu dibangun melalui keselarasan antara perencanaan, data, pendanaan, tata ruang, dan pembagian peran antarlembaga. Dengan pendekatan yang terintegrasi, prinsip pengurangan risiko dapat menjadi bagian alami dari proses pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Tata ruang juga memiliki posisi penting dalam membangun Indonesia yang semakin tangguh. Pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan peta risiko dan karakteristik lingkungan dapat membantu pemerintah mengarahkan pembangunan secara lebih aman dan berkelanjutan. Informasi mengenai kondisi geologi, hidrologi, cuaca, sistem peringatan dini, serta karakteristik wilayah dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengembangan kawasan.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kekuatan penting dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang dekat dengan kondisi masyarakat dan karakteristik wilayahnya, sementara pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk memperkuat kebijakan, pendanaan, standardisasi, serta koordinasi nasional. Kolaborasi keduanya dapat menghasilkan sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif sekaligus preventif.
Masyarakat juga menjadi bagian penting dari ekosistem ketahanan bencana. Peningkatan literasi kebencanaan, pemahaman jalur evakuasi, kesiapan keluarga, serta kemampuan merespons informasi peringatan dini akan memperkuat kapasitas masyarakat. Semakin tinggi pengetahuan dan kesiapsiagaan publik, semakin kuat pula kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai kondisi darurat.
Dunia usaha dapat mengambil peran melalui penerapan standar keselamatan, penguatan keberlanjutan rantai pasok, perlindungan aset, serta integrasi risiko bencana dalam perencanaan investasi. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha akan memperluas kapasitas nasional sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Pada akhirnya, ketahanan bencana merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang semakin tangguh. Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran. Langkah tersebut perlu terus diperkuat agar setiap proses pembangunan memiliki perspektif pengurangan risiko.
Indonesia memang memiliki tantangan kebencanaan yang beragam, tetapi bangsa ini juga memiliki modal besar berupa sumber daya manusia, kelembagaan, teknologi, semangat gotong royong, dan kepemimpinan nasional yang dapat diarahkan untuk membangun ketahanan bersama. Dengan sinergi pemerintah, daerah, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia dapat terus bergerak menuju pembangunan yang aman, berkelanjutan, dan semakin siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
*Penulis adalah Pengamat Sosial
