Oleh: Rama Pradipta
Indonesia menegaskan kepemimpinannya di forum perdamaian internasional melalui peran aktif dalam Board of Peace (BoP). Presiden Prabowo Subianto mengarahkan diplomasi nasional untuk tampil sebagai penggerak solusi, bukan sekadar pengamat dinamika global.
Di tengah konflik Gaza yang masih menyisakan ketegangan, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut memperlihatkan posisi yang semakin diperhitungkan dalam percaturan perdamaian dunia.
Dalam Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington D.C., Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pertemuan perdana Board of Peace pada 19 Februari 2026 difokuskan pada implementasi dan keberlanjutan gencatan senjata di Gaza.
Ia menjelaskan kehadirannya atas undangan resmi Presiden Amerika Serikat untuk menghadiri forum penting tersebut. Pemerintah, menurutnya, terus merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan bagi persoalan Palestina. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa Indonesia membawa misi perdamaian yang terukur, dengan orientasi pada hasil konkret.
Presiden Prabowo juga menegaskan konsistensi politik luar negeri bebas dan aktif. Pemerintah tidak memihak blok kekuatan tertentu, namun tetap mengambil peran aktif dalam mendorong perdamaian global.
Sikap tersebut menempatkan Indonesia sebagai jembatan dialog di tengah polarisasi geopolitik. Dalam konteks Board of Peace, pendekatan itu memberi ruang bagi Indonesia untuk mendorong solusi dua negara secara lebih sistematis dan berlandaskan hukum internasional.
Kepemimpinan tersebut diperkuat melalui diplomasi di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada 16 Februari 2026 di New York.
Dalam pertemuan itu, Sugiono memaparkan langkah konkret yang telah diambil Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian Gaza. Ia menegaskan keterlibatan Indonesia di Board of Peace sepenuhnya dipandu oleh Piagam PBB, visi solusi dua negara, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Sugiono menilai kontribusi Indonesia tidak boleh berhenti pada dukungan politik. Pemerintah harus memastikan perdamaian yang diperjuangkan bersifat adil sekaligus berkelanjutan. Dalam pembahasan bersama Sekretaris Jenderal PBB, ia juga mengangkat berbagai perkembangan situasi Palestina serta rencana kehadiran Indonesia dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada 18 Februari 2026 untuk membahas Timur Tengah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia bergerak simultan di berbagai platform multilateral.
Menurut Sugiono, sistem multilateral tetap menjadi pilar utama dalam menjaga perdamaian dunia dan menegakkan hukum internasional. Indonesia berkomitmen memanfaatkan setiap peluang di PBB dan forum internasional lain untuk memastikan hak-hak rakyat Palestina terlindungi. Keikutsertaan dalam Board of Peace dipandang sebagai bentuk konkret dari komitmen tersebut, sekaligus bagian dari tanggung jawab sebagai anggota komunitas internasional.
Sugiono juga menegaskan kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan perdana Board of Peace akan memperkuat posisi Indonesia pada tahap awal perumusan arah kerja dewan tersebut.
Partisipasi langsung kepala negara dalam forum itu menunjukkan keseriusan politik tingkat tertinggi dalam mendorong perdamaian Gaza. Momentum tersebut diyakini dapat memperbesar pengaruh Indonesia dalam memastikan rekonstruksi Gaza dan keberlanjutan gencatan senjata berjalan efektif.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menjelaskan partisipasi Presiden Prabowo dalam BoP bertujuan menegaskan kembali komitmen Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
Pemerintah, menurutnya, mendorong perlindungan warga sipil di Gaza serta mendukung rekonstruksi wilayah terdampak konflik. Yvonne menekankan bahwa Indonesia bertekad menjadikan Board of Peace sebagai forum efektif yang benar-benar berorientasi pada solusi dua negara, bukan sekadar ruang seremonial.
Keterlibatan aktif tersebut menegaskan konsistensi Indonesia membela kemerdekaan Palestina, sekaligus menunjukkan pendekatan yang lebih struktural melalui Board of Peace dengan keterlibatan langsung dalam pengawasan gencatan senjata dan perumusan pemulihan pascakonflik.
Dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto juga datang dari kalangan mahasiswa. Mereka menyampaikan apresiasi atas peran aktif Indonesia di kancah internasional dan berharap kepemimpinan nasional membawa dampak positif bagi reputasi negara. Dukungan tersebut mencerminkan harapan publik agar diplomasi Indonesia terus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan keadilan global.
Kalangan akademik menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace menunjukkan keberanian politik untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam isu kemanusiaan internasional.
Mereka memandang langkah tersebut sebagai cerminan konsistensi sikap bangsa terhadap Palestina sekaligus bukti bahwa Indonesia mampu berbicara lantang dan bertindak nyata dalam forum global.
Melalui kombinasi diplomasi multilateral di PBB dan partisipasi strategis di Board of Peace, kepemimpinan Indonesia semakin terlihat di forum perdamaian internasional. Pemerintah menunjukkan bahwa komitmen terhadap Palestina bukan sekadar retorika, melainkan agenda yang diperjuangkan secara konsisten dan terstruktur. Peran tersebut menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam merancang masa depan perdamaian Gaza dan memperkuat posisi negara di panggung global.
Langkah itu sekaligus mempertegas bahwa kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto mampu memadukan prinsip moral dengan strategi diplomasi yang realistis. Indonesia hadir bukan hanya untuk menyampaikan sikap politik, tetapi untuk ikut menentukan arah kebijakan, mengawal implementasi kesepakatan, dan memastikan proses perdamaian berjalan sesuai hukum internasional.
Dengan pendekatan tersebut, Indonesia memperluas pengaruhnya sebagai kekuatan penyeimbang yang dipercaya dalam forum global, terutama dalam upaya menghadirkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. (*)
*) Analis Hubungan Internasional
