Jakarta,- Pemerintah terus mendorong transformasi nasional melalui serangkaian kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi, pangan, dan industri sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global. Dalam 21 bulan masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah mengambil ratusan langkah transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan nasional yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan,” ujar Presiden.
Menurut Prabowo, jumlah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah rata-rata mengambil satu kebijakan transformatif dalam setiap lima hari. Intensitas tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat melalui kebijakan yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan strategis bangsa.
“Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita karena itu kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Presiden.
Sejumlah agenda strategis seperti penguatan ketahanan pangan dan energi menjadi bagian penting dari arah transformasi tersebut. Kemandirian pada sektor-sektor strategis dinilai tidak hanya berdampak terhadap stabilitas ekonomi domestik, tetapi juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik dan persaingan ekonomi global.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur, Andrea Azzqy, menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 dan swasembada pangan dapat menjadi fondasi penting bagi penguatan diplomasi ekonomi nasional. Menurutnya, keberhasilan menjaga ketahanan domestik memberikan modal strategis bagi Indonesia dalam membangun hubungan ekonomi dengan negara lain.
“Capaian ini memperkuat posisi tawar RI dalam negosiasi dagang dengan negara besar, terutama di tengah ketegangan global akibat kebijakan tarif AS,” kata Andrea.
Ia menilai narasi kemandirian pangan dan energi dapat dikembangkan sebagai instrumen diplomasi kedaulatan. Dengan kemampuan memenuhi kebutuhan strategis secara lebih mandiri, Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar bagi negara lain, tetapi juga sebagai negara yang mampu menjaga stabilitas domestik dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan regional.
Melalui kebijakan transformatif yang berkelanjutan, pemerintah diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah industri, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang semakin mandiri, berdaulat, dan memiliki daya tawar lebih kuat di tengah ketidakpastian dunia.
