Oleh: Rukmana Abdul Sucipto (*
Kebutuhan akan hunian layak masih menjadi tantangan besar pembangunan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan daya beli masyarakat, konsistensi negara dalam menjaga akses rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) patut diapresiasi. Kebijakan peningkatan kuota dan percepatan realisasi penyaluran FLPP menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki kesempatan memiliki rumah sendiri.
Kalangan pengembang menyambut kebijakan ini dengan optimisme. Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menilai peningkatan kuota FLPP menjadi sekitar 200.000 hingga 350.000 unit memberikan dorongan positif bagi sektor perumahan subsidi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya mendorong penjualan rumah subsidi, tetapi juga menjaga keberlanjutan proyek-proyek perumahan yang menyasar MBR.
Arvin berpandangan, program rumah subsidi masih memiliki prospek cerah karena ditopang insentif pemerintah, terutama dari sisi suku bunga yang terjangkau dan stabil. Bantuan suku bunga melalui FLPP, katanya, menjadi faktor krusial dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan skema bunga tetap dan tenor panjang, masyarakat memiliki kepastian cicilan yang tidak mudah tergerus fluktuasi ekonomi. Di sisi lain, pengembang pun memperoleh kepastian pasar sehingga dapat menjaga ritme pembangunan dan penyerapan tenaga kerja.
Peningkatan kuota ini juga penting dalam menjaga momentum pembangunan rumah subsidi agar tidak terhenti akibat keterbatasan pembiayaan. Dalam konteks backlog perumahan yang masih tinggi, kebijakan tersebut menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses hunian sekaligus menggerakkan sektor riil. Industri properti memiliki efek berganda yang luas, mulai dari bahan bangunan, jasa konstruksi, hingga sektor keuangan.
Peran perbankan, khususnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank Tabungan Negara (BTN), menjadi tulang punggung keberhasilan program ini. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengingatkan bahwa BTN memiliki sejarah panjang dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. Sejak 1976, BTN telah menyalurkan KPR pertama di Indonesia, menandai komitmen berkelanjutan bank tersebut dalam membiayai sektor perumahan.
Hingga Desember 2025, realisasi penyaluran kredit perumahan BTN mencapai 5.976.874 unit di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 4,4 juta unit merupakan KPR subsidi dengan nilai Rp300,99 triliun. Rinciannya, KPR subsidi konvensional mencapai 4,06 juta unit senilai Rp258,27 triliun, sementara KPR subsidi syariah sebanyak 338.097 unit dengan plafon Rp42,72 triliun. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata konsistensi dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di segmen non-subsidi, BTN juga mencatat penyaluran pembiayaan untuk 1,3 juta unit rumah senilai Rp218,57 triliun. Selain itu, melalui Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR), BTN menyalurkan pembiayaan sebanyak 262.876 unit dengan nilai Rp35,5 triliun. Data tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem pembiayaan perumahan nasional terus tumbuh, dengan porsi subsidi tetap menjadi prioritas dalam menjangkau MBR.
Dari sisi regulator dan pengelola dana, kinerja BP Tapera pada awal 2026 menunjukkan akselerasi yang menggembirakan. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran rumah subsidi melalui skema FLPP per 30 Januari 2026 telah mencapai 7.312 unit atau sebesar Rp912,4 miliar. Capaian ini melonjak 177,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 2.633 unit.
Bahkan, realisasi tersebut melampaui target bulanan awal yang dipatok sebesar 3.305 unit. Dengan target total penyaluran tahun 2026 sebesar 350.000 unit, capaian bulan pertama ini menjadi modal penting untuk menjaga optimisme sepanjang tahun. Akselerasi ini tidak terlepas dari strategi BP Tapera dalam meyakinkan Kementerian Keuangan agar anggaran dapat cair lebih cepat, sehingga penyaluran tidak tersendat di awal tahun.
BTN tercatat menjadi motor utama penyaluran dengan realisasi 4.160 unit, diikuti oleh Bank Syariah Nasional, Bank Mandiri, BNI, dan BRI, serta dukungan 13 bank penyalur lainnya. Dari sisi profil penerima manfaat, pekerja sektor swasta mendominasi dengan porsi 75,85 persen, disusul wiraswasta 14,33 persen dan PNS 6,37 persen. Komposisi ini mencerminkan bahwa program FLPP benar-benar menyasar kelompok produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Konsistensi negara dalam menjaga keberlanjutan FLPP bukan hanya soal angka kuota atau realisasi penyaluran, tetapi juga tentang komitmen menghadirkan keadilan sosial. Rumah bukan sekadar aset, melainkan fondasi stabilitas keluarga, kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas kerja. Ketika akses terhadap hunian terjangkau terbuka luas, maka dampaknya merambat pada penguatan struktur sosial dan ekonomi bangsa.
Dalam perspektif kebijakan publik, keberlanjutan FLPP juga menunjukkan kesinambungan antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan masyarakat. Sinergi ini perlu dijaga agar target 350.000 unit pada 2026 tidak hanya tercapai, tetapi juga berkualitas dari sisi lokasi, infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan.
Program FLPP adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil. Karena itu, dukungan masyarakat sangat diperlukan, baik sebagai penerima manfaat yang bijak maupun sebagai bagian dari ekosistem yang menjaga integritas program ini. Mari kita bersama mendukung kebijakan pemerintah dalam pengadaan perumahan rakyat, agar semakin banyak keluarga Indonesia dapat merasakan kepastian memiliki rumah layak huni dan masa depan yang lebih sejahtera.
(* Pemerhati Perumahan Rakyat
