Jakarta- Komitmen Indonesia untuk memperkuat pembangunan ekonomi biru terus mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain melalui penyempurnaan regulasi yang berpihak pada daerah kepulauan, penguatan riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi langkah strategis yang dapat diwujudkan melalui pembentukan Institut Kelautan Indonesia. Kehadiran lembaga tersebut diyakini mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan kelautan yang mendukung pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing sektor maritim nasional.
Dukungan terhadap penguatan ekonomi biru juga tercermin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Anggota Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, menegaskan bahwa substansi RUU harus mengakomodasi konsep ekonomi biru serta skema pendanaan afirmatif agar pembangunan wilayah kepulauan dapat berlangsung lebih optimal. Menurutnya, karakteristik daerah kepulauan memerlukan kebijakan yang berbeda dibandingkan wilayah daratan karena memiliki potensi kelautan yang sangat besar, namun selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Potensi daerah kepulauan sangat tinggi. Sementara selama ini tidak tergarap secara maksimal. Maka dengan adanya RUU ini dapat mengakomodir konsep ekonomi biru ini,” ujar Hendry Munief.
Hendry juga menilai perlunya sinkronisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembangunan daerah kepulauan agar tidak lagi terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat pengelolaan potensi maritim. Ia berharap RUU Daerah Kepulauan dapat segera disahkan sebagai landasan hukum yang mampu memperkuat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan secara terintegrasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kelautan.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga memperkuat implementasi ekonomi biru melalui kerja sama internasional. Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyambut kunjungan Duta Besar Seychelles, Nico Barito, dalam rangka pengembangan program Konservasi Ekonomi Biru. Zainal menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut menjadi peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kehadiran Bapak Dubes di Kalimantan Utara merupakan anugerah bagi masyarakat Kaltara, karena membuka peluang kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi rakyat,” kata Zainal.
Sinergi antara penguatan regulasi, kerja sama internasional, serta gagasan pembentukan Institut Kelautan Indonesia menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi sektor kelautan nasional. Melalui integrasi kebijakan, riset, pendidikan, dan inovasi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi maritim sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim dunia.
