*) Oleh : Gavin Asadit
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, evaluasi terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian penting dalam ruang demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menilai kebijakan, menyampaikan kritik, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Namun, penilaian tersebut perlu dibangun di atas data, fakta, dan dampak nyata, bukan sekadar narasi provokatif yang berpotensi memperkeruh perdebatan publik.
Dua tahun pemerintahan merupakan momentum untuk melihat arah kebijakan, hasil program prioritas, serta berbagai pekerjaan rumah yang masih membutuhkan penyelesaian. Evaluasi yang sehat tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan, tetapi juga tidak mengabaikan capaian yang dapat diukur. Dengan pendekatan tersebut, perbincangan mengenai rapor pemerintahan dapat menjadi ruang perbaikan kebijakan, bukan sekadar pertentangan antarkelompok.
Salah satu data yang menjadi perhatian adalah survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dirilis pada September 2026. Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen, sedangkan tingkat kepercayaan publik tercatat 82,1 persen. Hasil ini memberikan gambaran mengenai penilaian responden terhadap kepemimpinan nasional, meskipun tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai seluruh kinerja pemerintahan.
Survei yang melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi itu juga menunjukkan adanya perbedaan penilaian antarbidang. Kepuasan terhadap program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial mencapai 78,7 persen, sementara 78,2 persen responden mendukung kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Survei tersebut juga mencerminkan pentingnya kesinambungan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Data tersebut memperlihatkan bahwa apresiasi dan kritik dapat muncul secara bersamaan dalam masyarakat.
Aktivis pergerakan, Ammad mengajak masyarakat menjaga suasana aman dan tertib menjelang peringatan dua tahun pemerintahan. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang harus dihormati, tetapi perlu dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. Ia menilai suasana yang kondusif akan membantu agar substansi aspirasi dapat didengar dan ditanggapi tanpa terganggu oleh tindakan yang merugikan masyarakat.
Ajakan tersebut relevan karena demokrasi membutuhkan ruang bagi perbedaan pandangan. Evaluasi terhadap pemerintah dan dukungan terhadap kebijakan dapat berjalan berdampingan dalam ruang demokrasi yang terbuka, dengan mengedepankan argumentasi, data, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap pernyataan publik disampaikan dengan dasar yang jelas dan tidak mendorong masyarakat mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi menilai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran perlu dilakukan secara objektif dan proporsional. Menurutnya, hasil survei harus dibaca dengan memperhatikan metodologi, indikator penilaian, cakupan responden, serta konteks persoalan yang diukur. Ia juga menekankan bahwa capaian yang terbukti patut diapresiasi, sementara kekurangan perlu disampaikan secara terbuka agar dapat diperbaiki.
Pandangan tersebut menempatkan data sebagai pijakan penting dalam diskusi publik. Angka kepuasan publik merupakan salah satu indikator evaluasi yang perlu dibaca bersama capaian program, indikator kinerja, dan manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat. Penilaian yang utuh membutuhkan pembandingan antara target, pelaksanaan, hasil, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan kritik berbasis fakta dengan informasi yang hanya mengandalkan sensasi. Kritik yang kuat seharusnya menyebutkan persoalan secara spesifik, menjelaskan bukti yang mendukungnya, serta menawarkan alternatif penyelesaian. Penyampaian informasi kebijakan perlu mempertimbangkan konteks, ketepatan data, dan sumber yang dapat diverifikasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh.
Forum refleksi dua tahun pemerintahan yang diselenggarakan Metro TV pada 8 Oktober 2026 juga menekankan pentingnya evaluasi konstruktif untuk memperkuat arah kebijakan nasional. Forum tersebut menghadirkan pembahasan mengenai pengelolaan fiskal, investasi, kemandirian pangan, stabilitas keamanan, dan pemberantasan korupsi. Berbagai topik itu menunjukkan bahwa evaluasi pemerintahan perlu mencakup banyak sektor, bukan hanya bertumpu pada satu indikator atau satu isu yang sedang ramai diperbincangkan.
CEO Media Group, Mohammad Mirdal Akib menilai momentum dua tahun pemerintahan perlu dimanfaatkan sebagai ruang koreksi yang objektif sekaligus penguatan gagasan untuk pembangunan nasional. Menurutnya, fondasi kebijakan yang telah dibangun perlu diuji melalui diskusi terbuka, rekomendasi yang konkret, serta pengawalan terhadap pelaksanaannya. Dengan demikian, refleksi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menghasilkan masukan yang berguna bagi arah pembangunan berikutnya.
Agenda evaluasi tersebut dapat menjadi momentum untuk melanjutkan penguatan daya beli, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan ketepatan sasaran program prioritas. Hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan, tetapi persoalan yang masih dirasakan masyarakat harus tetap masuk dalam agenda perbaikan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas percakapan publik. Pemeriksaan sumber, pembacaan konteks, dan perbandingan informasi dari berbagai pihak membantu mencegah penyebaran klaim yang menyesatkan. Perbedaan pendapat sebaiknya diselesaikan melalui argumentasi dan bukti, bukan serangan pribadi, penggiringan opini, atau provokasi yang dapat memperuncing polarisasi.
Peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran pada akhirnya perlu menjadi kesempatan untuk memperkuat akuntabilitas dan partisipasi publik. Transparansi evaluasi, penyampaian capaian program, dan akuntabilitas penggunaan anggaran menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, media, dan berbagai kelompok sosial dapat berkontribusi dengan menyampaikan penilaian yang berbasis bukti.
Evaluasi berbasis data dapat membantu mengidentifikasi capaian program, jangkauan manfaat bagi masyarakat, serta peluang penyempurnaan kebijakan untuk tahap pembangunan berikutnya. Apresiasi tidak harus menghilangkan sikap kritis, sebagaimana kritik tidak perlu berubah menjadi penolakan terhadap setiap kebijakan. Keduanya dapat berjalan bersama selama berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dua tahun pemerintahan bukanlah akhir dari proses pembangunan, melainkan salah satu titik evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya. Karena itu, perbincangan publik sebaiknya diarahkan pada pertanyaan yang lebih substantif: kebijakan mana yang berhasil, kelompok mana yang belum merasakan manfaat, dan perbaikan apa yang harus segera dilakukan. Dengan menjadikan data sebagai pijakan dan dialog sebagai sarana, evaluasi dapat menjadi energi untuk memperbaiki tata kelola serta mendorong kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat.
)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
