Oleh: Alexander Royce*)
Bencana hidrometeorologi tidak lagi dapat diperlakukan sebagai kejadian yang sepenuhnya datang tanpa tanda. Perubahan pola musim, anomali cuaca, dan dinamika atmosfer membuat risiko banjir, longsor, angin kencang, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan hadir dengan karakter yang semakin beragam. Karena itu, ukuran kesiapan negara bukan sekadar seberapa cepat bantuan tiba setelah bencana, melainkan seberapa dini risiko dikenali dan seberapa terukur langkah pencegahannya.
BMKG memperkirakan awal musim hujan 2026/2027 di 529 Zona Musim atau 61,08 persen wilayah Indonesia mengalami kemunduran dari rata-rata klimatologis. Kondisi itu berkaitan dengan El Niño yang berada pada intensitas sangat kuat dan fase positif Indian Ocean Dipole. Pada saat yang sama, sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Artinya, Indonesia menghadapi masa transisi yang menuntut kewaspadaan terhadap risiko kering sekaligus ancaman bencana hidrometeorologi basah.
Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq, dalam forum APEKSI di Bogor, menekankan bahwa pemerintah daerah perlu membaca perubahan kondisi cuaca sebagai persoalan tata kelola risiko. Kesiapsiagaan tidak cukup berhenti pada imbauan, tetapi perlu diwujudkan melalui sistem pemantauan dan peringatan dini yang kuat, koordinasi lintas instansi, serta penyampaian informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.
Pemetaan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi penting untuk dilakukan. Dari pemetaan itu, pemerintah daerah dapat menyiapkan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, serta logistik sebelum kondisi memburuk. Pendekatan tersebut relevan karena karakter ancaman setiap daerah berbeda. Kota dengan persoalan drainase membutuhkan strategi berbeda dengan kawasan pegunungan yang rentan longsor atau wilayah lahan gambut yang menghadapi risiko karhutla.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan bahwa datangnya musim hujan tidak berlangsung serentak. Sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan pada November, sementara wilayah lain baru mengalaminya pada Desember. Bahkan, sebagian besar wilayah diperkirakan mencapai puncak musim hujan pada Desember, Januari, atau Februari. Perbedaan waktu tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi harus berbasis wilayah dan mengikuti perkembangan prakiraan terbaru, bukan menggunakan pendekatan seragam.
Ardhasena juga mengingatkan bahwa situasi pada September dan Oktober masih menyimpan risiko kekeringan serta karhutla. Karena itu, persiapan menuju musim hujan tidak boleh membuat perhatian terhadap bencana kering terhenti. Bagi pemerintah daerah, informasi klimatologis harus diterjemahkan menjadi aksi nyata, mulai dari pengelolaan drainase, kesiapan jalur evakuasi, hingga pengamanan sumber air dan kawasan rawan kebakaran.
Dari sisi penanggulangan bencana, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menggambarkan pendekatan yang semakin menitikberatkan kesiapan sebelum situasi darurat membesar. BNPB telah memetakan dan mengevaluasi zona rawan, menyiapkan stok logistik darurat serta peralatan evakuasi, dan membuka kemungkinan pengerahan operasi modifikasi cuaca, helikopter, pendampingan rencana kontinjensi, serta dana siap pakai ketika status darurat ditetapkan.
Berton juga menekankan bahwa peringatan dini harus berujung pada tindakan. Informasi dari BMKG perlu diterjemahkan hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi pesan yang mudah dipahami tentang siapa yang harus bertindak, ke mana warga bergerak, dan kapan evakuasi dimulai. Dalam praktiknya, kecepatan teknologi akan kehilangan makna jika masyarakat menerima informasi tetapi tidak memiliki prosedur yang jelas untuk merespons.
Peristiwa terbaru memperkuat kebutuhan tersebut. Data terbaru BNPB mencatat karhutla dan kekeringan masih mendominasi kejadian di sejumlah wilayah. Di Pati, Jawa Tengah, 15 desa terdampak kekeringan dengan 3.896 jiwa terdampak, sementara BPBD menyalurkan 94.000 liter air bersih. Di Sragen, 7.224 jiwa terdampak kekeringan, sedangkan Pemalang mencatat 10.764 kepala keluarga terdampak. Pada sisi lain, banjir bandang Solok pada 21 September menunjukkan bahwa ancaman hidrometeorologi basah dapat muncul di tengah periode kering dan harus diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur, jalur evakuasi, serta koordinasi lapangan.
Arah kebijakan nasional juga menunjukkan pentingnya pergeseran dari respons reaktif menuju kesiapsiagaan antisipatif. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo Subianto meminta penguatan anggaran mitigasi dan penyiapan sarana seperti helikopter, pompa air, kendaraan pemadam, serta alat berat sebelum kejadian berlangsung. Pada penanganan Solok, pemerintah pusat juga mempercepat pemulihan akses, fasilitas publik, jaringan air bersih, dan aliran sungai agar layanan dasar masyarakat tetap berjalan.
Mitigasi yang efektif membutuhkan rantai kesiapsiagaan yang utuh. Pusat menyediakan data, kebijakan, anggaran, dan dukungan operasional. Daerah menerjemahkannya menjadi peta risiko, infrastruktur, prosedur, dan latihan. Masyarakat menjadi ujung tombak yang menentukan apakah peringatan benar-benar berubah menjadi tindakan. Dengan koordinasi yang cepat, keputusan yang tegas, dan langkah yang terukur, Indonesia dapat menghadapi perubahan musim bukan dengan kepanikan, melainkan dengan kesiapan yang dibangun jauh sebelum bencana tiba.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
