BMP Desak Penegakan Hukum Tegas demi Lindungi Warga Sipil di Yahukimo

Mimika – Kecaman terhadap aksi penembakan yang menewaskan tiga warga sipil di Kabupaten Yahukimo terus menguat dari berbagai elemen masyarakat Papua. Peristiwa yang terjadi pada 20 Juli 2026 itu dinilai sebagai tindakan yang melukai nilai kemanusiaan sekaligus menimbulkan duka mendalam bagi masyarakat. Berbagai pihak pun menyerukan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut serta memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di wilayah yang masih memiliki potensi gangguan keamanan.

Ketua Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP-RI) Kabupaten Mimika, Panius Kogoya, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Menurutnya, tindakan kekerasan terhadap warga yang tidak terlibat dalam konflik tidak memiliki pembenaran apa pun dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua.

Panius Kogoya menegaskan bahwa tragedi tersebut menjadi luka yang dirasakan secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat Papua. Ia berharap kasus itu dapat menjadi perhatian serius seluruh pihak agar tidak kembali terulang di masa mendatang.

“Saya sangat kecewa atas penembakan warga sipil yang tidak bersalah. Korban yang dibunuh itu adalah saudara saya, satu marga dengan saya. Tindakan ditangkap dan dibunuh dengan cara ditembak seperti itu adalah perbuatan yang sangat keji,” ujar Panius Kogoya.

Pernyataan tersebut menggambarkan besarnya duka yang dirasakan masyarakat atas hilangnya nyawa warga sipil. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan tindakan kekerasan yang justru memperpanjang penderitaan masyarakat.

Selain menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, Panius Kogoya juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah bersama aparat TNI-Polri dalam mengusut pelaku hingga tuntas. Penegakan hukum yang profesional dinilai penting untuk memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

“Pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan rasa aman,” tegas Panius Kogoya.

Di sisi lain, perhatian juga diarahkan pada upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. BMP-RI Kabupaten Mimika mendorong adanya langkah-langkah strategis untuk memperkuat perlindungan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah penambahan pos keamanan TNI-Polri di sejumlah titik rawan di Kabupaten Yahukimo. Kehadiran aparat keamanan secara berkelanjutan dinilai dapat memberikan rasa aman sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, serta mencari nafkah tanpa dihantui kekhawatiran akan ancaman kekerasan.

“Kehadiran pos-pos keamanan sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan merasa terlindungi. Perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas,” tambah Panius Kogoya.

Seruan tersebut menjadi bagian dari harapan masyarakat agar situasi keamanan di Papua semakin kondusif. Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, menjaga stabilitas daerah, serta menciptakan ruang yang lebih aman bagi berlangsungnya pembangunan dan aktivitas masyarakat di Tanah Papua.