Pemerintah menyiapkan Kopdes Merah Putih sebagai salah satu saluran distribusi bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan, bantuan tunai, dan bantuan pangan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan KDKMP nantinya membantu pemerintah dalam pendataan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Koperasi nantinya juga membantu menyalurkan berbagai program bantuan lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, serta berbagai bantuan sosial dan pelayanan masyarakat,” kata Zulhas dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Bandung, Jawa Barat.
Zulhas menekankan pentingnya ketepatan data penerima agar bantuan diterima masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemanfaatan koperasi di tingkat desa diharapkan meningkatkan jangkauan pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan distribusi bantuan pemerintah.
Ketepatan sasaran menjadi perhatian penting pemerintah karena masih ditemukan penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.
“Bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan tidak mendapatkannya,” ujarnya.
Penyaluran bantuan melalui koperasi membutuhkan biaya operasional, termasuk ongkos pengantaran bantuan kepada penerima manfaat. Biaya tersebut nantinya menjadi bagian dari mekanisme operasional yang ditanggung pengelola Kopdes Merah Putih.
Koperasi Desa Merah Putih adalah membantu pemerintah menyalurkan berbagai program bantuan beras atau pangan pemerintah yang berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026. Kebijakan ini disampaikan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendekatkan akses layanan kepada masyarakat serta menggerakkan ekonomi di tingkat desa.










