JAKARTA Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi bagian dari kesinambungan pembangunan nasional yang diarahkan untuk memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah menempatkan partisipasi publik, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan ke depan.
Plt. Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital RI Farida Dewi Maharani mengatakan, meskipun waktu dua tahun relatif singkat, berbagai program pemerintah merupakan bagian dari keberlanjutan pembangunan sebelumnya dengan harapan memberikan dampak yang semakin baik bagi masyarakat.
Pembangunan ekonomi perlu diarahkan agar memberikan nilai tambah yang semakin besar kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk tumbuh serta lebih mandiri secara ekonomi, kata Farida.
Menurut dia, perkembangan teknologi dan konektivitas membuka akses ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengembangkan usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan pendapatan.
Farida menilai digitalisasi UMKM perlu diikuti peningkatan produktivitas dan daya saing melalui edukasi, pelatihan, riset pasar, serta strategi pemasaran yang lebih luas. Dengan demikian, transformasi digital tidak sekadar memindahkan aktivitas usaha ke ruang digital, tetapi mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan manfaat perkembangan ekonomi digital semakin banyak dirasakan masyarakat Indonesia. Generasi muda didorong memiliki ruang untuk menjadi pelaku usaha, membangun perusahaan rintisan, menciptakan inovasi, sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Perubahan teknologi telah mengubah lanskap industri dan tenaga kerja. Karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan agar mampu memanfaatkan perubahan tersebut sebagai peluang ekonomi dan pekerjaan, ujarnya.
Farida menambahkan, penguatan sumber daya manusia membutuhkan kolaborasi pendidikan, perguruan tinggi, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Investasi asing pun diharapkan tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga transfer pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan kesempatan kerja.
Dalam pembangunan tersebut, ruang partisipasi publik tetap menjadi bagian penting. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan luas untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan gagasan sebagai masukan dalam memperbaiki pembangunan maupun kebijakan.
Kritik dan masukan dari masyarakat diperlukan untuk membangun, sementara gagasan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki pembangunan dan kebijakan, kata Farida.
Dengan demikian, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga melalui peningkatan kemandirian ekonomi. Pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, melainkan menghasilkan manfaat nyata berupa kesempatan belajar, bekerja, berusaha, dan berkembang bagi masyarakat.
