JAKARTA Pemerintah meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada 21 Juli
Tag: #Indonesia
Pemerintah Perkuat Pengawasan Distribusi untuk Cegah Beras Oplosan
Jakarta Pemerintah terus memperkuat pengawasan distribusi beras di berbagai daerah sebagai langkah strategis untuk mencegah peredaran beras oplosan yang merugikan masyarakat.
Pemerintah Wujudkan Perlindungan Pangan dengan Tindak Beras Oplosan
Jakarta Pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi maraknya praktik kecurangan pangan. Melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah menindak tegas
Pemerintah Kawal Ketat Proses Penyaluran BSU ke Pekerja
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus mengintensifkan pengawasan terhadap proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan penghasilan rendah
BSU Jadi Instrumen Pemerintah Jaga Produktivitas Pekerja
Oleh: Aulia Sofyan Harahap )* Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga roda perekonomian nasional, khususnya di sektor
15 Juta Pekerja Terima Manfaat BSU
Jakarta Pemerintah mengumumkan sebanyak 15 juta pekerja telah menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) guna mendukung kesejahteraan pekerja di tengah tantangan ekonomi
Pemerintah Pastikan Distribusi BSU Mencapai 85 Persen
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa distribusi Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 telah mencapai 85 persen dari total
Pemerintah Pastikan RKUHAP Dirancang demi Keadilan dan Kepastian Hukum
Jakarta Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum
Pembahasan RKUHAP Libatkan Publik Luas, DPR dan Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Hukum
JAKARTA Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi
RKUHAP Bukan Produk Elite Tapi Konsensus Partisipatif Bangsa
Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang
- 1
- 2
- …
- 23
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.