JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang tergabung dalam 17+8 Tuntutan Rakyat. Upaya ini ditandai dengan langkah konkret membuka lebih banyak lapangan kerja baru melalui kebijakan lintas sektor, sebagai respons terhadap kebutuhan publik yang mendesak.
Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menjadi momentum penting dalam mengkonsolidasikan strategi tersebut. Pertemuan dipimpin oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wamenko Otto Hasibuan, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, serta perwakilan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Agenda rapat berfokus pada langkah kebijakan yang menyentuh sektor ketenagakerjaan, perlindungan sosial, hingga tata kelola pemerintahan.
Usai pertemuan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian penuh pada suara rakyat yang disampaikan melalui 17+8.
“Pemerintah memberikan suatu respons yang positif terhadap tuntutan dari rakyat untuk melakukan berbagai perbaikan yang selama ini dirasakan kurang dan mendesak dilakukan pembenahan,” ujar Yusril.
Ia menambahkan, sebagian dari tuntutan tersebut juga dialamatkan kepada DPR. Yusril optimis lembaga legislatif akan menaruh perhatian serius, meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu.
“Walaupun tentu itu tidak semua ditujukan kepada pemerintah, ada sebagian yang ditujukan ke DPR, dan kami berkeyakinan bahwa DPR akan memberikan respons,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih responsif. Menurutnya, sektor ekonomi dan ketenagakerjaan merangkum sebagian besar aspirasi publik, terutama terkait pembukaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan ekonomi nasional.
“Yang disebut dengan 17 tuntutan itu sebagian terakomodir, sebagian perlu waktu. Pemenuhan tuntutan tersebut akan sangat menentukan dinamika kehidupan bernegara ke depan,” kata Tito.
Tito juga mengingatkan bahwa rekonsiliasi menjadi faktor penting untuk meredam potensi ketegangan sosial. Pemerintah disebutnya berkomitmen menjaga keseimbangan antara aspirasi publik dan stabilitas negara.
“Kita berharap langkah-langkah rekonsiliasi di tingkat atas dapat mendinginkan suasana. Mungkin ada yang tidak puas, itu yang perlu kita waspadai,” tegas Tito.
Dalam kerangka kebijakan baru tersebut, pemerintah menyiapkan program-program ketenagakerjaan yang diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor, mulai dari industri kreatif, pertanian modern, hingga energi terbarukan. Kehadiran program ini diharapkan tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di tengah tantangan global.
Langkah tindak lanjut ini sekaligus mempertegas bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan menjadikannya sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, arah pembangunan nasional akan semakin inklusif, berbasis kebutuhan masyarakat, dan menempatkan kesejahteraan publik sebagai prioritas utama.
