Oleh: Rivka Mayangsari*)
Ketahanan energi nasional kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu pasokan dan keamanan, melainkan sebagai pintu masuk bagi lompatan besar investasi dan industrialisasi hijau Indonesia. Pemerintah mendorong perubahan paradigma bahwa dekarbonisasi industri bukan beban biaya, melainkan peluang ekonomi strategis yang mampu menggerakkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kedaulatan energi. Di tengah dinamika global yang kian menuntut transisi energi, Indonesia justru berada pada posisi percaya diri untuk menjadikan agenda ini sebagai motor pembangunan baru.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menegaskan bahwa peta jalan menuju energi bersih menyimpan potensi investasi yang sangat besar. Nilainya diproyeksikan mencapai Rp1.682,4 triliun, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi dan pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Angka ini mencerminkan keseriusan negara membangun ekosistem energi masa depan yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga kompetitif dan bernilai tambah tinggi.
Lebih dari sekadar angka investasi, Yuliot menyoroti dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Transisi energi diperkirakan mampu menciptakan hingga 760 ribu lapangan kerja hijau (green jobs), yang tersebar mulai dari tahap pra-konstruksi, masa konstruksi, operasi dan pemeliharaan, hingga industri manufaktur komponen pendukung energi terbarukan. Ini menandai babak baru industrialisasi nasional, di mana dekarbonisasi menjadi penggerak tumbuhnya industri, bukan penghambatnya.
Menurut Yuliot, tantangan utama untuk mewujudkan potensi tersebut terletak pada aspek pendanaan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan urgensi penerapan skema pembiayaan inovatif agar proyek-proyek energi hijau menjadi layak secara komersial atau bankable. Konsep blended finance dinilai krusial untuk menjembatani kesenjangan antara kelayakan proyek dan ekspektasi imbal hasil investor. Dengan kombinasi dukungan publik dan partisipasi swasta, risiko dapat ditekan dan daya tarik investasi meningkat.
Pemerintah menyadari bahwa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak cukup untuk mencapai target ambisius kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT). Karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi prasyarat utama. Sinergi ini diharapkan menciptakan ekosistem investasi yang sehat, menurunkan risiko proyek, serta mempercepat realisasi infrastruktur energi bersih di berbagai wilayah Indonesia.
Selain tantangan finansial, transisi energi juga dipahami sebagai upaya kolektif yang menuntut keterlibatan aktif berbagai pihak di luar pemerintah. Dunia usaha, lembaga keuangan, industri pendukung, hingga masyarakat luas memiliki peran penting dalam menjaga daya saing bangsa. Ketahanan energi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga konsistensi kebijakan, kepastian regulasi, dan kepercayaan investor terhadap arah pembangunan nasional.
Dari sisi industri penunjang, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menilai target investasi jumbo pemerintah sebagai sinyal kuat bahwa transisi energi Indonesia akan berjalan semakin masif. Bagi Jasindo, agenda ini membuka peluang besar dalam penyediaan perlindungan risiko bagi proyek-proyek strategis bernilai tinggi, berjangka panjang, dan memiliki kompleksitas teknis. Keberadaan asuransi menjadi elemen penting untuk menjamin keberlangsungan proyek dan memberikan rasa aman bagi investor.
Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana, menyatakan bahwa sejalan dengan Asta Cita pemerintah—khususnya agenda kemandirian bangsa melalui swasembada energi—pengembangan EBT menjadi elemen kunci dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada energi impor. Dalam konteks ini, industri asuransi memainkan peran strategis sebagai penopang stabilitas proyek, memastikan risiko teknis dan finansial dapat dikelola secara profesional.
Peran industri keuangan dan asuransi menunjukkan bahwa transisi energi bukan agenda sektoral semata, melainkan ekosistem besar yang melibatkan banyak pelaku. Dengan manajemen risiko yang tepat, proyek-proyek energi terbarukan dapat berjalan berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pasar, dan menarik lebih banyak modal masuk ke Indonesia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa sebagian besar target investasi jumbo tersebut direncanakan berasal dari sektor swasta. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap komitmen pemerintah dalam mendorong EBT. Menurut Eniya, penguatan regulasi menjadi faktor kunci, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 yang menjadi landasan percepatan transisi energi nasional.
Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas bagi investor, sekaligus mempercepat implementasi proyek EBT di lapangan. Dengan kepastian ini, Indonesia semakin dipandang sebagai destinasi investasi energi bersih yang prospektif di kawasan. Kejelasan aturan juga memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global untuk menarik modal hijau yang saat ini jumlahnya terus meningkat.
Pada akhirnya, ketahanan energi tidak hanya menjawab tantangan kemandirian dan keamanan pasokan, tetapi juga membuka peluang investasi ribuan triliun rupiah yang berdampak luas bagi perekonomian nasional. Dengan kepemimpinan kebijakan yang tegas, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan regulasi yang progresif, transisi energi Indonesia bergerak dari komitmen menuju realisasi. Inilah momentum ketika agenda hijau menjadi mesin pertumbuhan, lapangan kerja, dan daya saing bangsa di masa depan.
*) Pemerhati Isu Energi Hijau
