Oleh : Astrid Widia )*
Presiden Prabowo Subianto mengambil sebuah langkah yang sangat strategis dan nyata dalam menghadapi adanya gejolak ekonomi yang belakangan ini memang sudah semakin membebani masyarakat, bahkan termasuk mereka yang berada di kelas menengah bawah.
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah kemudian melakukan peluncuran paket stimulus ekonomi hingga senilai Rp24,44 triliun yang digulirkan pada bulan Juni hingga Juli 2025.
Hal tersebut jelas sekali memperlihatkan bagaimana keseriusan pemerintah dalam memastikan agar roda perekonomian bisa tetap bergerak dan masyarakat produktif mampu terus mendapatkan perlindungan yang layak.
Keputusan ini bukan hanya sebagai simbolik saja, tetapi hadir sebagai bentuk keberpihakan sangat nyata dan konkret dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap seluruh rakyatnya, khususnya mereka yang selama ini berada di posisi rentan secara ekonomi.
Salah satu poin utama dari stimulus tersebut adalah program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menyasar kepada sebanyak 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Kelompok pekerja ini tidak termasuk ke dalam kategori miskin secara administratif, sehingga kerap terlewat dalam distribusi bantuan sosial reguler. Namun, pada kenyataannya, mereka menjadi kelompok yang paling terpukul akibat tekanan ekonomi, baik dari sisi kenaikan harga barang kebutuhan pokok, ketidakstabilan pasar kerja, maupun minimnya jaminan kesejahteraan dalam pekerjaan informal dan sektor padat karya.
Dr. Trubus Rahadiansah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, menyampaikan bahwa stimulus ekonomi kali ini merupakan salah satu bentuk respons terbaik dari pemerintah dalam melihat celah dan kebutuhan riil di lapangan.
Menurutnya, langkah Presiden Prabowo menggelontorkan insentif untuk kelompok kelas menengah bawah menunjukkan pemahaman yang tajam terhadap struktur sosial-ekonomi Indonesia saat ini.
Ia menilai bahwa pemberian bantuan tunai sebesar Rp600 ribu dalam dua bulan mampu memberikan efek berantai terhadap stabilitas konsumsi rumah tangga. Meski nilai bantuan tampak sederhana, dampaknya bisa signifikan untuk kebutuhan harian, seperti pembelian bahan pangan atau pembayaran kebutuhan pendidikan anak.
Trubus juga menekankan pentingnya kesiapan data dalam kebijakan publik. Pemerintah menggunakan basis data dari BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terverifikasi, sehingga distribusi BSU berpotensi minim kebocoran dan kesalahan sasaran. Kebijakan ini memperlihatkan transformasi penting dalam tata kelola birokrasi, yakni berpindah dari pendekatan karitatif menuju pendekatan berbasis data dan kesiapan sistemik.
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa rencana awal berupa diskon tarif listrik harus dibatalkan karena kendala dalam proses penganggaran. Keterbatasan waktu menjadi alasan utama.
Sebagai gantinya, pemerintah mengalihkan fokus ke program-program yang secara teknis lebih siap dilaksanakan dalam waktu cepat. BSU menjadi pilihan utama karena data penerima sudah bersih, sistem distribusi sudah tersedia, dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat penerima.
Paket stimulus ekonomi tersebut tidak hanya mencakup BSU, tetapi juga disertai dengan insentif lainnya, seperti diskon transportasi umum, potongan tarif tol, bantuan sosial tambahan, serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.
Seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan mobilitas selama libur sekolah, dan mendorong konsumsi dalam negeri yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, Tommy Kurniawan, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa enam paket insentif tersebut merupakan strategi konkret dan tepat sasaran.
Sebagai anggota parlemen yang membidangi keuangan negara, Tommy menyatakan kesiapan DPR RI untuk mengawal implementasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. Menurutnya, subsidi upah merupakan bentuk keberpihakan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh kelas pekerja yang menjadi tulang punggung produktivitas nasional, namun sering kali terabaikan dalam kebijakan besar negara.
Tommy juga menyoroti dampak positif dari potongan harga transportasi dan tarif tol, yang dinilainya akan meningkatkan pergerakan masyarakat, mendorong pariwisata domestik, serta memperkuat ekosistem ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Mobilitas yang tinggi selama musim liburan berpotensi mendorong pertumbuhan sektor riil di daerah, mulai dari UMKM, penginapan, hingga jasa kuliner lokal.
Lebih dari sekadar bantuan sesaat, paket insentif ekonomi Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai penegasan terhadap visi jangka panjang: menjadikan negara sebagai pelindung dan penggerak utama bagi kesejahteraan rakyat.
Pendekatan inklusif ini juga mencerminkan prinsip dalam Astacita, yakni agenda strategis pembangunan nasional, di mana keadilan sosial dan penguatan ekonomi rakyat menjadi pilar utama.
Dengan berbagai tekanan global yang berdampak pada ekonomi nasional, kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan yang tanggap dan berpihak jelas menjadi angin segar. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam pidato dan seremoni, tetapi juga dalam bentuk nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat pekerja.
Langkah ini memberikan harapan bahwa pembangunan tidak hanya tentang angka-angka makroekonomi, tetapi juga tentang keberanian memilih untuk berpihak kepada mereka yang paling terdampak.
Dalam dinamika ekonomi global yang tak menentu, keberpihakan seperti inilah yang akan menjadi pembeda antara sekadar pemerintahan, dan pemerintahan yang benar-benar hadir untuk rakyatnya. (*)
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis
