Oleh: Rivka Mayangsari*)
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya tahan tinggi melalui kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Salah satu upaya nyata dalam mewujudkan hal ini adalah melalui pembukaan peluang investasi di berbagai proyek infrastruktur strategis yang digagas dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Pemerintah Indonesia secara tegas mengundang keterlibatan sektor swasta, investor internasional, serta lembaga keuangan untuk mengambil bagian dalam pembangunan nasional yang inklusif dan tangguh terhadap tantangan masa depan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah secara aktif membuka ruang kolaborasi, khususnya dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, Danantara memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai pemegang saham perusahaan BUMN, tetapi juga sebagai investor aktif yang bisa mempercepat realisasi proyek-proyek besar.
Menko AHY menegaskan bahwa komunikasi intensif dengan pimpinan Danantara menjadi salah satu langkah penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks ini, peran CEO Danantara, Rosan Roeslani dan timnya, dianggap krusial dalam mendorong kerja sama yang efektif demi menciptakan dampak jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah berharap dari forum ICI, sinergi yang terbentuk tidak hanya sekadar pembiayaan, tetapi juga menjelma menjadi kemitraan berkelanjutan yang memperkuat ketahanan infrastruktur nasional.
Forum ICI menjadi panggung strategis untuk memformulasikan prioritas proyek-proyek yang harus segera dilaksanakan, mana yang dapat ditunda, serta seberapa besar pendanaan yang diperlukan untuk tiap tahap pembangunan. Di sinilah Danantara memainkan peran sebagai jembatan antara pemerintah dan mitra investor, termasuk untuk menjajaki skema-skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 1.900 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 60% yang bisa ditopang oleh anggaran negara, selebihnya membutuhkan dukungan nyata dari sektor swasta dan mitra internasional. Maka dari itu, kolaborasi lintas sektor menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai target ambisius tersebut.
Dalam paparannya, Dody menyebutkan bahwa pemerintah membuka peluang investasi pada 55 proyek strategis melalui skema KPBU, dengan 9 proyek prioritas senilai Rp 90 triliun yang dipresentasikan secara khusus di forum ICI 2025. Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai sektor krusial, seperti pengembangan kawasan perkotaan melalui National Urban Development Project (NUDP), pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall untuk melindungi wilayah pesisir, serta proyek pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan.
Lebih jauh, Dody juga menekankan pentingnya pendekatan smart infrastructure dalam proses pembangunan. Pemerintah telah mengadopsi teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), guna memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya modern secara fisik, tetapi juga mampu memberikan solusi cerdas atas permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat lokal menjadi kunci utama agar keberlanjutan proyek benar-benar terwujud dari hulu ke hilir.
Konsep pembangunan infrastruktur yang ditekankan oleh Kementerian PU mencakup prinsip ketahanan terhadap bencana, peningkatan konektivitas antarwilayah, penerapan inovasi teknologi, serta tata kelola yang bersih dan transparan. Tujuan utamanya adalah membentuk ekosistem infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam semangat kolaboratif yang ditunjukkan pada forum ICI 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah investasi yang masuk akan diarahkan pada proyek yang memberi manfaat nyata. Sinergi antara pemerintah, Danantara, mitra perbankan, investor global, dan masyarakat menjadi elemen utama dalam membangun fondasi infrastruktur masa depan Indonesia.
Momentum ini sekaligus menjadi simbol transformasi besar dalam tata kelola pembangunan nasional. Pemerintah tidak lagi bekerja sendiri, tetapi mengundang seluruh pihak untuk menjadi bagian dari sejarah pembangunan Indonesia yang lebih maju, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan membuka pintu investasi yang luas, khususnya di sektor infrastruktur strategis, Indonesia tengah melangkah pasti menuju masa depan yang lebih cerdas, hijau, dan inklusif.
Kolaborasi inilah yang akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang bukan hanya dalam bentuk bangunan dan jalan, tetapi juga dalam bentuk kepercayaan, kemajuan, dan ketahanan bangsa yang semakin kokoh.
Dengan fondasi regulasi yang semakin mendukung, stabilitas ekonomi makro yang terjaga, serta visi pembangunan yang terintegrasi, Indonesia kini berada pada titik krusial untuk mentransformasi potensi menjadi realisasi. Pemerintah meyakini bahwa investasi di sektor infrastruktur bukan hanya soal angka dan proyek semata, tetapi soal keberanian untuk membangun masa depan bersama. Oleh karena itu, keterlibatan semua pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri adalah langkah penting menuju Indonesia yang mandiri, terkoneksi, dan siap bersaing di panggung global.
*)Pemerhati Kebijakan Ekonomi
