Oleh: Bayu Aditya )*
Apresiasi publik terus mengalir terhadap kebijakan terbaru pemerintah yang menetapkan diskon tarif tol dan berbagai moda transportasi lainnya selama periode libur Idul Adha hingga masa liburan sekolah pertengahan tahun ini. Dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil, langkah pemerintah memberikan potongan harga bagi pengguna jalan dan transportasi umum tidak hanya menunjukkan kepekaan terhadap kebutuhan rakyat, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga keseimbangan daya beli masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengumumkan program subsidi tarif tol sebesar 20 persen yang berlaku selama sepuluh hari di bulan Juni dan Juli 2025. Program ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun yang dibahas dalam Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak kurang dari 110 juta pengguna jalan tol diperkirakan akan merasakan manfaat dari kebijakan ini.
Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan yang dikomandoi oleh Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa subsidi tol ini disiapkan sebesar Rp650 miliar. Menariknya, skema ini dirancang tidak membebani langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dioperasikan melalui mekanisme non-APBN yang dijalankan dengan dukungan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) serta koordinasi teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kebijakan diskon tarif tol ini bukan sekadar strategi teknis untuk menurunkan biaya perjalanan, tetapi juga bagian dari perhitungan strategis yang mempertimbangkan mobilitas tinggi masyarakat pada periode tertentu. Menteri PUPR Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemilihan waktu diskon telah disesuaikan dengan tiga momen penting: Iduladha, awal liburan sekolah, dan akhir masa libur. Ketiganya merupakan waktu di mana masyarakat Indonesia melakukan perjalanan, baik untuk kepentingan keagamaan, rekreasi, maupun kunjungan keluarga. Melalui pendekatan ini, pemerintah menunjukkan kemampuan adaptif dalam merancang kebijakan yang berpihak pada kebutuhan aktual masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) juga menyatakan bahwa langkah pemberian diskon tersebut bukan hanya untuk membantu rakyat dalam aktivitas mobilitas, tetapi juga bertujuan menggerakkan roda perekonomian daerah. Staf Khusus Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko IPK, Herzaky Mahendra Putra, menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus memberikan manfaat konkret. Oleh karena itu, kebijakan ini bukan semata-mata insentif temporer, melainkan menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menciptakan efek ganda ekonomi di berbagai wilayah.
Pemerintah secara konsisten mencari formulasi terbaik agar setiap kebijakan infrastruktur dan transportasi berdampak langsung bagi masyarakat. Proses perumusan kebijakan ini dilakukan dengan pematangan yang cermat dan kalkulasi yang akurat, memastikan bahwa semua instrumen yang dikeluarkan negara benar-benar berorientasi pada kesejahteraan publik. Diskon tarif tol menjadi wujud sinergi antara kebijakan fiskal dan program layanan publik yang efektif.
Selain jalan tol, insentif transportasi lainnya juga menjadi perhatian penting pemerintah. Diskon tiket kereta api hingga 30 persen, potongan tiket kapal sebesar 50 persen, serta pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar enam persen untuk tiket pesawat, menjadi pelengkap dari strategi besar pemerintah dalam menstimulasi sektor transportasi nasional. Seluruh paket ini menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap mobilitas rakyat tidak bersifat parsial, tetapi menyeluruh dan terintegrasi.
Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari legislatif. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa langkah pemerintah memberikan diskon tarif merupakan bentuk komitmen dalam meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang melakukan perjalanan dalam rangka mudik atau liburan keluarga.
Meski demikian, Iwan juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kelayakan fasilitas penunjang di lapangan, seperti area istirahat di sepanjang jalan tol. Pemerintah diminta untuk memastikan bahwa tempat peristirahatan dilengkapi toilet yang bersih, fasilitas pengisian bahan bakar, hingga layanan kesehatan yang memadai. Penambahan kantong parkir dan pengaturan lalu lintas di area padat juga menjadi catatan penting untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan selama periode diskon berlangsung.
Dengan hadirnya subsidi ini, masyarakat kini dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih ringan secara finansial tanpa harus mengorbankan kenyamanan. Lebih dari itu, kebijakan ini juga memberikan sinyal positif bahwa negara tetap responsif terhadap dinamika kebutuhan rakyat, bahkan dalam konteks yang sangat teknis sekalipun seperti tarif tol.
Langkah ini sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai bantuan langsung dalam bentuk potongan harga, melainkan juga sebagai kebijakan ekonomi yang membawa dampak luas. Dengan meningkatnya pergerakan masyarakat, berbagai sektor lain seperti pariwisata, kuliner, dan UMKM di daerah-daerah destinasi juga turut mengalami peningkatan aktivitas. Artinya, kebijakan ini menyentuh dimensi yang lebih luas daripada sekadar pengurangan biaya perjalanan.
Pemerintah telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan berpihak melalui kebijakan ini. Masyarakat pun menyambutnya dengan antusias karena merasa diringankan, terutama dalam situasi di mana tekanan ekonomi masih terasa. Dalam konteks ini, apresiasi yang terus mengalir menjadi bukti bahwa kebijakan publik yang dirancang dengan cermat, dieksekusi dengan tepat, dan menyasar kebutuhan nyata rakyat akan selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Pemerintah pun layak mendapat pengakuan atas kesungguhan dan ketepatan arah kebijakannya.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
