Oleh Zulfikar Sharif )*
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 memasuki fase krusial menjelang puncak pelaksanaan wukuf di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Pada momentum ini, perhatian publik tertuju pada kesiapan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada jemaah haji Indonesia. Berbagai indikator menunjukkan bahwa layanan haji Indonesia tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dinilai berhasil menyelenggarakan ibadah haji secara lebih profesional, efisien, dan inklusif, yang pada akhirnya memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan khusyuk bagi jemaah.
Salah satu aspek yang mendapat apresiasi tinggi adalah kehadiran ulama perempuan dalam struktur layanan haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang juga bertugas sebagai Amirul Hajj, menekankan pentingnya peran strategis ulama perempuan dalam memberikan bimbingan ibadah, khususnya bagi jemaah perempuan. Keputusan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan jawaban atas kebutuhan spesifik yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam sistem layanan haji konvensional. Ulama perempuan memiliki kapasitas memahami persoalan fiqih yang khas perempuan, seperti hukum haid, tata cara bersuci dalam kondisi khusus, hingga pelaksanaan ibadah oleh perempuan lansia atau yang mengalami keterbatasan fisik.
Kehadiran mereka dalam tim layanan bukan hanya sebagai penjawab pertanyaan fiqih, tetapi juga berperan aktif dalam mendampingi rombongan Amirul Hajj dan para kepala kloter. Mereka turut mencatat dan mengarsipkan isu-isu penting yang dihadapi jemaah, terutama perempuan, serta menyuarakan temuan-temuan lapangan agar bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Pendekatan ini menunjukkan transformasi layanan haji yang semakin inklusif dan berorientasi pada keadilan gender.
Di sisi lain, kebijakan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk tahun 2025 menjadi poin apresiasi berikutnya. Pemerintah berhasil menetapkan Bipih sebesar Rp93,41 juta per jemaah, lebih rendah sekitar Rp7 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan hasil pengurangan layanan, tetapi buah dari efisiensi tata kelola, negosiasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi, serta optimalisasi sistem logistik dan teknologi informasi.
Langkah efisiensi ini diapresiasi oleh Anggota DPR RI, Adies Kadir, yang menilai bahwa penurunan biaya tersebut tetap diiringi oleh peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, mulai dari konsumsi, akomodasi, transportasi, hingga logistik, semua aspek menunjukkan kemajuan yang nyata. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan dengan cerdas dan hemat, tanpa harus mengorbankan kenyamanan jemaah.
Salah satu terobosan besar dalam peningkatan layanan adalah penerapan sistem syarikah, di mana delapan perusahaan Arab Saudi ditunjuk untuk melayani kebutuhan jemaah Indonesia. Sistem ini menciptakan persaingan sehat antar penyedia layanan, sehingga mendorong peningkatan kualitas makanan, penginapan, dan transportasi. Bagi pemerintah dan DPR, sistem syarikah ini juga memudahkan pengawasan serta evaluasi karena masing-masing perusahaan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur.
Fakta di lapangan menunjukkan hampir tidak ada keluhan berarti dari para jemaah, baik terkait makanan, sanitasi, maupun layanan penginapan. Ini menandakan bahwa skema kompetisi dalam layanan haji yang diterapkan oleh Kementerian Agama berhasil menciptakan hasil optimal. Adies menilai model ini layak dipertahankan dan menjadi standar baru dalam penyelenggaraan haji ke depan.
Optimisme terhadap peningkatan layanan haji 2025 juga datang dari Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid. Ia menyampaikan keyakinan bahwa tahun ini akan menjadi salah satu pelaksanaan haji terbaik, mengingat adanya pembenahan signifikan dari sisi regulasi dan teknis oleh Pemerintah Arab Saudi. Jazilul juga menyoroti transparansi yang semakin baik dari Kementerian Agama, yang membuka ruang partisipasi dan pengawasan lebih luas terhadap publik serta lembaga legislatif. Ini adalah kemajuan penting dalam konteks akuntabilitas dan tata kelola penyelenggaraan haji.
Selain aspek pelayanan dan biaya, dimensi spiritual juga mendapat porsi yang tak kalah penting. Kementerian Agama tahun ini menunjukkan keseriusan dalam menyeimbangkan aspek ritual dan administratif. Penempatan ulama, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari struktur pelayanan menunjukkan bahwa ibadah haji tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan fisik semata, tetapi sebagai perjalanan spiritual yang butuh bimbingan mendalam dan menyeluruh. Layanan bimbingan manasik, konsultasi fikih, serta pendampingan psikologis menjadi bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam melayani kebutuhan jemaah.
Keberhasilan dalam pelaksanaan haji tahun ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat. Komunikasi yang baik, transparansi anggaran, serta evaluasi berkelanjutan telah menjadi fondasi yang kokoh dalam menyelenggarakan ibadah haji secara profesional. Ini sekaligus menjadi indikator bahwa tata kelola pelayanan haji Indonesia terus mengalami transformasi ke arah yang lebih baik.
Menjelang puncak ibadah haji, seluruh elemen bangsa menyematkan harapan besar terhadap kelancaran dan kesuksesan ibadah jemaah Indonesia. Apresiasi terhadap kinerja pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme layanan haji bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga dorongan moral agar reformasi tata kelola haji terus berlanjut. Pelayanan yang inklusif, efisien, dan transparan harus menjadi standar baru dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
)* penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
