Oleh: Yandi Arya Adinegara)*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan titik api yang harus segera dipadamkan. Di balik kepulan asap terdapat masyarakat yang harus tetap menjalani aktivitas, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, kelompok rentan yang memerlukan perlindungan, serta tenaga kesehatan dan petugas lapangan yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan. Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla semestinya tidak hanya diukur dari seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga dari seberapa jauh keselamatan warga dapat dijaga.
Perspektif tersebut terlihat dari langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang meninjau penanganan karhutla di Palangka Raya, Banjarbaru, dan Kubu Raya pada 10 September 2026. Peninjauan langsung di tiga provinsi Kalimantan menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pengawalan lintas wilayah dan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman. Perlindungan kesehatan, pendidikan, kebutuhan logistik, hingga keselamatan kelompok rentan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Di Kalimantan Selatan, misalnya, karhutla masih menjadi persoalan serius. Data periode 1 Januari hingga 10 September 2026 mencatat 2.963 kejadian dengan perkiraan luas lahan terbakar mencapai 20.206,06 hektare. Banjarbaru termasuk wilayah dengan frekuensi kejadian tinggi, yakni 588 kali dengan perkiraan luas terdampak 2.539,97 hektare. Angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla bukan persoalan sesaat, melainkan situasi yang membutuhkan respons berkelanjutan.
Karena itu, perhatian terhadap fasilitas kesehatan menjadi langkah penting. Saat mengunjungi Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, Wapres memastikan kesiapan obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada upaya menghilangkan sumber asap, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh layanan ketika membutuhkan pertolongan.
Dampak asap terutama perlu diantisipasi pada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Data BNPB di Kalimantan Barat per 8 September 2026 menunjukkan kondisi PM2,5 pada level berbahaya serta jarak pandang di bawah satu kilometer telah diikuti 1.337 kasus ISPA di 14 kabupaten/kota. Kondisi tersebut juga membuat pembelajaran dari rumah bagi siswa diperpanjang pada 7–11 September.
Pada tingkat operasional, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memperkuat penanganan melalui mobilisasi sumber daya darurat dan koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah. Penguatan tersebut mencakup pemenuhan alat pelindung diri dan sarana pendukung personel, sekaligus penyelarasan langkah operasional agar penanganan di lapangan berjalan responsif dan terukur.
Di Kalimantan Barat, BNPB mengerahkan 15.091 personel gabungan untuk melakukan penetrasi, pembasahan gambut hingga lapisan dalam, pendinginan, dan penyisiran titik asap. Operasi darat diperkuat sembilan helikopter water bombing dan dua helikopter patroli. Dalam salah satu rangkaian operasi, sekitar 520.000 liter air dijatuhkan melalui 84 kali penyiraman di wilayah prioritas. Operasi modifikasi cuaca juga diperkuat dengan tiga pesawat untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan awan dan membantu membasahi wilayah rawan.
Upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla semakin membutuhkan kombinasi antara kekuatan personel, peralatan, teknologi, dan kemampuan membaca kondisi alam. Salah satu inovasi yang ditinjau Wapres adalah formulasi surfaktan ramah lingkungan untuk pemadaman lahan gambut di Kalimantan Selatan. Pengujian menggunakan drone thermal menunjukkan suhu area gambut yang semula sekitar 130 derajat Celsius dapat turun menjadi sekitar 30 derajat Celsius dalam waktu kurang lebih satu menit setelah aplikasi. Inovasi semacam ini penting apabila mampu meningkatkan efektivitas pemadaman sekaligus mendukung keselamatan petugas.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengingatkan bahwa penurunan titik panas tidak boleh membuat kewaspadaan menurun. Di Ketapang, Kalimantan Barat, jumlah hotspot per 7 September tercatat tersisa 13 titik sebagai hasil kerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan unsur lainnya. Namun, sisa titik api tetap harus segera ditangani karena api pada lahan gambut dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala ketika kondisi mendukung.
Persoalan karhutla bukan hanya mengenai bagaimana negara memadamkan api, tetapi bagaimana masyarakat tetap dapat menjalani kehidupan secara aman di tengah bencana. Ketersediaan layanan kesehatan, perlindungan anak sekolah, bantuan logistik, edukasi penggunaan masker, hingga keselamatan petugas merupakan bagian dari respons yang sama pentingnya dengan operasi pemadaman.
Kewaspadaan juga perlu dipertahankan karena kondisi El Nino diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Pencegahan dan patroli harus diperkuat sebelum titik api berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemerintah paling bermakna ketika dapat dirasakan melalui tindakan konkret, koordinasi yang bekerja, dan perlindungan yang sampai kepada warga. Dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan, penanganan karhutla tidak hanya menjadi upaya memadamkan api, tetapi juga ikhtiar menjaga kehidupan dan ketahanan masyarakat di wilayah terdampak.
)*Penulis Merupakan Pengamat Sosial
