Oleh: Mahmud Sutramitajaya)*
Pemerintah kini menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal dunia pendidikan profesi, khususnya di sektor medis, agar terbebas dari praktik mafia regulasi yang selama ini menjadi penghambat bagi lulusan perguruan tinggi untuk segera berkontribusi di dunia kerja. Hal ini menjadi penting mengingat adanya dugaan praktik tidak sehat dalam sistem ketenagakerjaan dan pendidikan profesi medis yang berdampak signifikan pada tingginya angka pengangguran di kalangan sarjana.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, mengatakan bahwa terdapat banyak lulusan farmasi dan kedokteran menghadapi hambatan berat untuk langsung bekerja. Hambatan utama tersebut adalah kewajiban menjalani pendidikan profesi tambahan yang memerlukan biaya besar serta proses yang panjang. Selain itu, meskipun telah melewati tahapan tersebut, sejumlah lulusan tetap gagal mendapatkan kelulusan karena adanya pengaturan oleh pihak-pihak tertentu yang menguasai sistem.
Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menghambat pemanfaatan sumber daya manusia yang sudah terdidik dan berpotensi besar untuk mengisi kebutuhan tenaga medis di lapangan. Tidak hanya menyulitkan para lulusan, sistem yang kurang transparan ini juga memperbesar angka pengangguran, yang sebenarnya bisa diatasi dengan perbaikan tata kelola pendidikan profesi.
Keseriusan pemerintah terlihat dari langkah-langkah konkret yang mulai dijalankan untuk mengungkap dan memutus rantai praktik mafia regulasi tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi jaringan mafia yang merugikan ini. Pemerintah bertekad menindak tegas para pelaku yang menghambat proses pendidikan profesi dan akses kerja para lulusan, sehingga tercipta sistem yang adil dan transparan.
Upaya pengawasan ketat terhadap regulasi yang selama ini diduga dibuat dengan kepentingan tertentu menjadi fokus utama pemerintah. Dengan membuka data dan informasi terkait praktik curang ini kepada publik, pemerintah berharap dapat melibatkan masyarakat luas dalam proses pengawasan dan pembersihan sistem dari mafia regulasi.
Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, memberikan pandangan positif terkait langkah pemerintah ini. Dalam survei terbaru Apindo, lebih dari 50 persen responden mengaku telah mengurangi jumlah tenaga kerja dan masih mempertimbangkan pengurangan lebih lanjut akibat tekanan biaya produksi dan ketidakpastian ekonomi. Menurut Shinta Kamdani, perbaikan regulasi dan pemberantasan praktik mafia di dunia pendidikan profesi akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, sehingga dunia usaha dapat kembali berkembang dan menyerap tenaga kerja secara optimal.
Pandangan tersebut memperkuat bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang stabil dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang transparan, para lulusan pendidikan profesi tidak hanya memiliki akses yang lebih mudah untuk berkarier, tetapi juga dunia usaha akan lebih percaya untuk melakukan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Shinta Kandani, mengatakan bahwa pihaknya tengah mendalami pola kerja jaringan mafia regulasi yang merugikan dunia pendidikan profesi. Penindakan terhadap regulasi yang sengaja dirancang dengan kepentingan sempit ini merupakan langkah tegas pemerintah untuk memastikan pendidikan profesi berjalan sesuai prinsip keadilan dan kualitas.
Komitmen pemerintah ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan, tenaga kerja, dan masyarakat luas. Dengan sistem yang bersih dan transparan, kualitas tenaga medis dan profesi lain yang dihasilkan akan semakin terjamin, sehingga pelayanan publik pun dapat meningkat secara signifikan. Hal ini sangat penting mengingat kebutuhan tenaga profesional yang kompeten di berbagai sektor masih sangat besar.
Tidak hanya bagi para lulusan, langkah tegas pemerintah dalam melawan mafia regulasi juga memberikan sinyal positif bagi dunia usaha. Kondisi yang kondusif ini akan mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas. Dengan begitu, upaya menurunkan angka pengangguran dapat berjalan lebih efektif.
Ke depan, pemerintah berencana melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap regulasi pendidikan profesi agar lebih efisien, terjangkau, dan akuntabel. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan dunia usaha, menjadi strategi penting untuk menciptakan sistem yang sehat dan berintegritas.
Langkah pengawasan ketat yang dilakukan pemerintah menjadi momentum penting dalam menciptakan tenaga kerja profesional yang siap bersaing secara global. Upaya ini tidak hanya berdampak positif bagi lulusan dan dunia usaha, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pemerintah dengan tegas menghadapi mafia regulasi di dunia pendidikan profesi sebagai wujud nyata komitmen membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Semua elemen masyarakat diharapkan dapat mendukung langkah ini dengan ikut mengawasi agar sistem pendidikan dan ketenagakerjaan berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan dunia usaha, masa depan tenaga kerja profesional Indonesia akan semakin cerah dan kompetitif di kancah global. Pemerintah berkomitmen menjaga dunia pendidikan profesi tetap bersih, transparan, dan berintegritas demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat.
)* Penulis adalah mahasiswa Jakarta tinggal di Bandung
